RUU Jalan Disahkan, Layanan Logistik dan Pembangunan Semakin Optimal

Iqbal Dwi Purnama, Jurnalis · Jum'at 17 Desember 2021 09:34 WIB
https: img.okezone.com content 2021 12 17 320 2518398 ruu-jalan-disahkan-layanan-logistik-dan-pembangunan-semakin-optimal-7DQALVCgdN.jpg DPR Sahkan RUU Jalan. (Foto: Okezone.com/PUPR)

JAKARTA - DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Seluruh angoota Fraksi yang hadir secara virtual maupun fisik menyetujui RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, diselesaikannya pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan pada Pembahasan Tingkat I dan dibawa dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI, maka pembahasan atas RUU ini, telah sampai pada tahap akhir pengambilan keputusan yang selanjutnya akan diundangkan oleh Pemerintah.

Baca Juga: Rusak Parah, Jalan Alternatif Menuju RSUD Tangerang Dikeluhkan Warga

Menurutnya, dengan disahkannya RUU ini mencerminkan bahwa DPR dan Pemerintah mampu menanggapi perkembangan zaman yang bersifat dinamis.

"Tujuannya agar penyelenggara jalan dapat secara optimal memberikan layanan kepada masyarakat serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, mendukung sistem logistik nasional dan pemerataan pembangunan,” ujar Menteri Basuki pada keterangan tertulisnya, Kamis (17/12/2021).

Baca Juga: Jakarta Resmikan Ruas Jalan Berbayar pada 2023, Tarif Bisa Capai Rp19.900

"Tugas Pemerintah selanjutnya adalah menyusun peraturan perundang-undangan ke dalam pengaturan yang lebih teknis. Bentuknya berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri PUPR," tambah Menteri Basuki.

Pengaturan dalam RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan diharapkan dapat menjamin beberapa aspek, yaitu: Ketertiban, keamanan, kelancaran dan keselamatan arus penumpang dan barang; Pelayanan jalan yang andal dan prima yang berpihak pada kepentingan masyarakat; Sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna; serta Pengusahaan jalan tol yang transparan, akuntabel dan berkeadilan yang memenuhi standar pelayanan minimal.

Turut mendampingi Menteri Basuki, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah, Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, dan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini