Tak Laporkan Harta Kekayaan, Sri Mulyani: Sanksi Pajak Dua Kali Lipat
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan bahwa masyarakat harus siap menanggung akibatnya bila pemerintah menemukan ada harta kekayaan yang belum dilaporkan.
"Kalau tidak ikut bagaimana? Boleh juga sih, tapi kalau saya menemukan harta Anda, agak mengkhawatirkan sih konsekuensinya," kata Menteri Sri Mulyani dalam video virtual, Jumat (17/12/12021).
Baca Juga: Dana Tranferan ke Jabar Tak Banyak, Begini Jawaban Sri Mulyani
Kemudian kata dia, jika harta didapat sebelum tahun 2015 dan ditemukan pemerintah tidak dilaporkan, maka pemilik aset akan dikenakan sanksi pajak 200%. Artinya pajak yang dibayarkan seharga 2 kali lipat aset yang disembunyikan.
"Jadi mau dikenakan sanksi pajak 200%?," katanya.
Baca Juga: Sri Mulyani Kesal Gaji Karyawan Dipotong untuk PPh tapi Tidak Disetorkan
Sementara bila asetnya di luar negeri yang direpatriasi dan harta dalam negeri diinvestasikan dalam SBN atau hilirisasi SDA/EBT, dendanya 6 persen. Jika, belum dilaporkan pada periode 2012-2016, maka sanksi pajaknya 25 persen untuk pajak badan dan 30 persen untuk orang pribadi.
Maka dari itu, dia meminta agar masyarakat ikut program pengungkapan sukarela (PPS )tahun depan. Sebab, denda yang dikenakan lebih ringan. Bila aset ada di luar negeri maka dendanya hanya 11% sedangkan bagi aset yang ada di dalam negeri dikenakan denda 6%.
"Makanya ikut saja, ini dendanya jauh lebih ringan daripada denda 200 persen," tandasnya.
(Taufik Fajar)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
