Share

UMP Jakarta Naik Jadi Rp4,64 Juta, Pengusaha Minta Klarifikasi Menaker

Oktiani Endarwati, Jurnalis · Minggu 19 Desember 2021 07:34 WIB
https: img.okezone.com content 2021 12 19 320 2519249 ump-jakarta-naik-jadi-rp4-64-juta-pengusaha-minta-klarifikasi-menaker-KDHkLZsRdu.jpeg UMP Jakarta (Foto: Okezone)

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah merevisi besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 dari 0,85% menjadi 5,1% atau naik Rp 225.667 dari UMP 2021. Dengan demikian, UMP DKI Jakarta tahun 2022 direvisi menjadi Rp4.641.854.

Terkait hal tersebut, Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman Simanjorang menyebut, sampai saat ini pengusaha belum menerima dan membaca salinan SK Gubernur yang merevisi UMP DKI Jakarta tahun 2022.

"Kami baru membaca pemberitaan dari media bahwa Pemprov DKI Jakarta melakukan revisi UMP DKI Jakarta 2022 yang telah ditetapkan melalui SK Gubernur Tahun 2021," ujarnya ketika dihubungi, Minggu (19/12/2021).

Baca Juga: Sah, Gubernur Anies Naikan UMP DKI Tahun 2022 Jadi Rp4,6 Juta

Menurut dia, memang penetapan UMP DKI Jakarta 2022 mendapat penolakan dari Serikat Pekerja karena dianggap terlalu kecil. Gubernur DKI Jakarta telah menyurati Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja RI bernomor 533/-85.15 tertanggal 22 November 2021 yang berisikan bahwa formula penetapan UMP DKI Jakarta 2022 tidak cocok dengan kondisi Jakarta dan diminta untuk diubah.

"Nah, yang menjadi pertanyaan apakah Menteri Tenaga Kerja sudah menjawab surat gubernur tersebut sehingga ada peluang untuk merevisi UMP DKI 2022 yang telah ditetapkan. Tentu kami dari pelaku usaha meminta klarifikasi dari Menteri Tenaga Kerja, karena mereka lah yang bertanggung jawab menegakkan aturan dan regulasi yang berkaitan dengan penetapan UMP," jelas Sarman.

Baca Juga: Pengusaha Diperingatkan untuk Terapkan Struktur dan Skala Upah

Dia menghormati itikad baik Gubernur DKI yang ingin memperjuangkan nasib warganya. Namun demikian, lanjut Sarman, semua ada dasar hukum dan regulasinya.

"Di sini lah peran Kementerian Tenaga Kerja bagaimana mampu mengawal regulasi yang ada memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha, karena menyangkut UMP merupakan kepentingan bersama antara pengusaha dan pekerja," ungkapnya.

Dia menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada pemerintah, dalam hal ini Kemenaker agar meluruskan dan memastikan bahwa proses penetapan UMP sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.

"Ini segera diluruskan supaya tidak berkepanjangan, karena ditakutkan nanti ada pihak pengusaha yang mengungat revisi UMP ini akan semakin tidak produktif. Di sisi lain kita masih berjuang memulihkan perekonomian ditengan pandemi Covid-19," tandasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini