Share

UMP Jakarta Naik Jadi Rp4,6 Juta, Apindo: Buat Gaduh Dunia Usaha

Advenia Elisabeth, Jurnalis · Minggu 19 Desember 2021 19:21 WIB
https: img.okezone.com content 2021 12 19 320 2519436 ump-jakarta-naik-jadi-rp4-6-juta-apindo-buat-gaduh-dunia-usaha-A4WcmBZLok.jpg UMP Jakarta (Foto: Okezone)

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta telah menetapkan aturan baru terkait perubahan upah minimum provinsi (UMP), naik Rp225.667 dari UMP 2021. Dengan demikian, UMP DKI Jakarta tahun 2022 direvisi menjadi Rp4.641.854.

Hal ini ditentang oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta. Adapun upaya yang tengah dilakukan oleh Apindo guna mendorong Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan agar mengurungkan niatnya menaikan UMP pada 2022, yakni melakukan pendekatan dengan Pemerintah DKI Jakarta beserta para pengusaha. Namun jika ini tidak berhasil, Apindo akan menempuh jalur hukum.

Baca Juga: UMP Jakarta Naik Jadi Rp4,64 Juta, Pengusaha Minta Klarifikasi Menaker

"Saat ini kami belum menerima dan mengetahui isi salinan Kepgub yang baru. Tapi yang jelas kami akan berupaya melakukan pendekatan. Tapi kalau tidak ada hasil, kami akan bawa ini ke jalur hukum degan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)," ujar Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta Nurjaman kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (19/12/2021).

Nurjaman menerangkan, alasan penolakan dari pihaknya lantaran Keputusan Gubernur (Kepgub) yang menaikan UMP sebesar 5,1 persen akan memberatkan pelaku usaha serta tindakan tersebut sudah melanggar aturan.

Baca Juga: Soal Kenaikan UMP 2022, Pengusaha: Sudah Rasional

"Karena namanya revisi, itu kalau ada Kepgub yang salah. Nyatanya kan Kepgub ini kan nggak salah, nggak cacat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," katanya.

Dia juga mengaku bahwa aturan sebelumnya sudah disosialisasikan kepada pengusaha dan pihak pengusaha pun sudah siap menjalaninya.

"Aturannya kan sudah jelas bahwa Pemerintah Provinsi harus menetapkan UMP sebelum 21 November 2021. Sekarang kan udah lewat, dan kami sudah sosialisasikan ini pada teman-teman pengusaha," ungkapnya.

Atas hal ini, Nurjaman berharap Anies Baswedan tidak menerbitkan Kepgub yang menetapkan kenaikan UMP 5,1 persen. Karena menurut dia akan menimbulkan kegaduhan dalam dunia usaha.

"Kami sangat berharap agar pak gubernur bisa mengurungkan niatnya membuat Kepgub yang baru, karena itu akan membuat kegaduhan bagi dunia usaha," pungkas dia.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini