Share

Kadin Tolak Kenaikan UMP Jakarta Jadi Rp4,6 Juta

Azhfar Muhammad, Jurnalis · Minggu 19 Desember 2021 20:32 WIB
https: img.okezone.com content 2021 12 19 320 2519451 kadin-tolak-kenaikan-ump-jakarta-jadi-rp4-6-juta-UeLDcOyCsx.jpg UMP Jakarta (Foto: Okezone)

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) DKI Jakarta menolak kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 naik Rp225.667 dari UMP 2021. Dengan demikian, UMP DKI Jakarta tahun 2022 direvisi menjadi Rp4.641.854.

Ketua Kadin Jakarta Diana Dewi menyebut bahwa pihaknya mendapatkan banyak keluhan dari dunia usaha di DKI Jakarta atas keputusan tersebut dan menilai Pemprov DKI Jakarta dapat lebih bijak.

“Ditengah perbaikan perekonomian daerah sebagai akibat dari pandemi, Kondisi ini yang membuat beban para pengusaha semakin berat untuk dapat kembali bangkit pasca pengendalian pandemi,” kata Ketua KADIN DKI Jakarta Diana Dewi saat dihubungi MNC Portal, Minggu (19/12/2021).

Baca Juga: UMP Jakarta Naik Jadi Rp4,6 Juta, Apindo: Buat Gaduh Dunia Usaha

Menurut Diana Dewi, seharusnya Pemprov DKI Jakarta dapat lebih bijak dalam menetapkan kebijakan. Dalam catatan statistik Jakarta, UMP Jakarta naik sebesar 63,5% dari Rp 2,7 juta pada tahun 2015 menjadi Rp4.416.186 pada tahun 2021.

“Sebagaimana kita ketahui bersama, sesuai dengan keputusan Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari unsur Organisasi Pengusaha-Pemerintah-Serikat Buruh dan Akademisi, pada bulan November 2021 telah menetapkan kenaikan UMP tahun 2022 sebesar naik 0,85% atau Rp 37.749 menjadi Rp 4.453.935,536,” paparnya.

Baca Juga: UMP Jakarta Naik Jadi Rp4,64 Juta, Pengusaha Minta Klarifikasi Menaker

Selain itu, efek yang akan dihasilkan dari peninjauan kembali UMP 2022 oleh Pemprov DKI Jakarta menurutnya tidaklah tepat. “Karena biasanya kenaikan upah itu akan berbanding lurus dengan kenaikkan harga harga terutama harga konsumsi rumah tangga,” urainya.

Ditambah lagi rata-rata para pengusaha kecil yang akan semakin berat untuk dapat memenuhi ketentuan tersebut.

“Sehingga alih alih ingin membuat kebijakan yg berkeadilan malah akan berdampak pengusaha kecil susah mencari SDM yg berkwalitas karena SDM yg berkwalitas lebih memilih sebagai pekerja yg menjamin pendapatannya dengan mencari pengusaha yg skala UMP yg lebih tinggi,” pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini