Share

4 Fakta Pro-Kontra Kenaikan UMP Jakarta 2022

Ahmad Hudayanto, Jurnalis · Sabtu 25 Desember 2021 06:20 WIB
https: img.okezone.com content 2021 12 24 320 2522088 4-fakta-pro-kontra-kenaikan-ump-jakarta-2022-6NMe96CUe1.jpeg Upah Minimum 2022 (Foto: Okezone)

JAKARTA - Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta menuai pro-kontra di berbagai kalangan masyarakat baik pekerja maupun pengusaha.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menetapkan UMP tahun 2022 naik 5,1% atau Rp225.667 dan menjadi Rp4.641.854.

Dan berikut fakta mengenai Pro-Kontra Kenaikan UMP Jakarta 2022 yang telah dirangkum Okezone, Sabtu (25/12/2021).

1. Dapat Tingkatkan Konsumsi Masyarakat

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan sepakat dengan keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 sebesar Rp225.667.

Baca Juga: Bappenas Dukung UMP Jakarta Naik Jadi Rp4,6 Juta, Ini Alasannya

Menurutnya, keputusan itu bisa mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat yang selanjutnya berdampak pada perekonomian nasional. Dirinya yakin dengan kenaikan upah yang dibayarkan, tingkat konsumsi masyarakat meningkat.

Adapun kontribusi konsumsi rumah tangga menjadi mayoritas pada perekonomian nasional. Kontribusi tersebut dapat menyumbang hingga 56%.

"Itu artinya memberikan bantalan pertumbuhan consumption setidak-tidaknya 5,2%. Jadi kalau 56% saja dari GDP kita itu adalah consumption kenaikan itu saja 2,3% sudah ada di tangan," kata Suharso dalam keterangannya di Jakarta.

Baca Juga: UMP DKI Jakarta 2022 Direvisi Berbuntut Panjang, Ini Langkah Menaker

Untuk itu, Suharso berharap pengusaha tidak menolak keputusan revisi UMP DKI.

"Bahwa ini perlu karena ini resiprokal, akan membalik kok. Akhirnya produk-produk itu akan bertambah, akan menggerakkan demand," pungkasnya.

2. Memberatkan Pelaku Usaha

Disamping itu, kenaikan UMP ditentang oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta. Apindo berupaya mendorong Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan agar mengurungkan niatnya menaikan UMP pada 2022.

"Saat ini kami belum menerima dan mengetahui isi salinan Kepgub yang baru. Tapi yang jelas kami akan berupaya melakukan pendekatan. Tapi kalau tidak ada hasil, kami akan bawa ini ke jalur hukum degan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)," ujar Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta Nurjaman kepada MNC Portal Indonesia.

Nurjaman menerangkan, alasan penolakan dari pihaknya lantaran Keputusan Gubernur (Kepgub) yang menaikan UMP sebesar 5,1 persen akan memberatkan pelaku usaha serta tindakan tersebut sudah melanggar aturan.

Selaras dengan hal itu, Ketua Kadin Jakarta Diana Dewi menyebut bahwa pihaknya mendapatkan banyak keluhan dari dunia usaha di DKI Jakarta atas keputusan tersebut dan menilai Pemprov DKI Jakarta dapat lebih bijak.

“Ditengah perbaikan perekonomian daerah sebagai akibat dari pandemi, Kondisi ini yang membuat beban para pengusaha semakin berat untuk dapat kembali bangkit pasca pengendalian pandemi,” kata Ketua KADIN DKI Jakarta Diana Dewi saat dihubungi MNC Portal, Minggu (19/12/2021).

Ditambah lagi rata-rata para pengusaha kecil yang akan semakin berat untuk dapat memenuhi ketentuan tersebut.

“Sehingga alih alih ingin membuat kebijakan yg berkeadilan malah akan berdampak pengusaha kecil susah mencari SDM yang berkualitas karena SDM yang berkualitas lebih memilih sebagai pekerja yg menjamin pendapatannya dengan mencari pengusaha yg skala UMP yg lebih tinggi,” pungkasnya.

3. Kementerian Ketenagakerjaan Ikut Menengahi

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta pengawas ketenagakerjaan mengawal pelaksanaan Upah Minimum (UM) di Daerah.

Akan tetapi, Menaker mengingatkan perlunya langkah antisipatif dalam memastikan perlindungan terhadap hak pekerja, khususnya hak upah sesuai dengan ketentuan UM.

"Melalui pertemuan Rakor Pengawasan ini diharapkan menjadi sharing yang bermanfaat bagi teman-teman di provinsi sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pengawasan dan menjaga keberlangsungan berusaha dan bekerja," kata Menaker secara virtual.

 4. Memastikan Pelaksanaan Upah Minimum

Ia pun mendorong pengawas ketenagakerjaan selaku penegak hukum ketenagakerjaan untuk bekerja secara profesional dengan melakukan langkah-langkah preventif-edukatif, represif-yustisial, atau memastikan pelaksanaan upah minimum.

"Upaya-upaya pembinaan harus lebih dikedepankan dengan tidak meninggalkan penindakan hukum sebagai langkah terakhir," ucapnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini