Share

RI Krisis Batu Bara, Ini Langkah PLN Amankan Pasokan Listrik

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Rabu 05 Januari 2022 14:09 WIB
https: img.okezone.com content 2022 01 05 320 2527775 ri-krisis-batu-bara-ini-langkah-pln-amankan-pasokan-listrik-rk7zJg9Wxm.jpg RI Krisis Batu Bara untuk PLTU. (Foto: Okezone.com/PLN)

JAKARTA - PT PLN (Persero) melakukan berbagai upaya untuk mengamankan pasokan batu bara yang digunakan untuk PLTU. Langkah itu menyusul adanya krisis batubara dan liquefied natural gas (LNG).

Terbaru, perseroan sudah menerima tambahan pasokan batu bara sebesar 3,2 juta ton yang digunakan sepanjang Januari 2022 ini. Sementara, total target pasokan batu bara harus mencapai 5,1 juta ton per bulannya.

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR PLN, Agung Murdifi menyebut, sejumlah upaya dilakukan pihaknya untuk mengamankan pasokan batu bara. Di antaranya, menyiapkan digitalisasi, early warning system, integrated system dan kerja sama yang intensif antara PLN dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Baca Juga: Dirut PLN Terpapar Covid-19, Pasokan Batu Bara Dipastikan Aman

Selain itu, implementasi alternatif pasokan melalui pembelian batu bara di pasar spot, optimasi distribusi pasokan, dan perbaikan pengelolaan logistik termasuk penjadwalan pengiriman juga terus dilakukan.

“PLN berterima kasih atas langkah-langkah pemerintah dalam memastikan kesinambungan serta keandalan pasokan batu bara," ujar Agung, dikutip Rabu (5/1/2022).

Perseroan memang belajar dari pengalaman krisis pasokan batu bara yang sempat terjadi dan menimbang saran pemerintah. Karena itu, PLN menetapkan fokus pembelian batubara langsung dari perusahaan pemilik tambang.

Baca Juga: RI Krisis Batu Bara! Pemerintah, Pengusaha hingga PLN Perlu Duduk Bareng

Hanya saja krisis batubara kembali terjadi dan membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) geram. Kepala Negara pun menegaskan agar produsen batubara memenuhi kewajiban pasok atau Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 25% hingga menekan ekspor. Bahkan, dia meminta sejumlah Menteri di Kabinet Indonesia maju untuk segera mengambil langkah antisipasi untuk mencegah krisis energi ini berkepanjangan.

Lembaga riset Institute for Essential Services Reform (IESR) pun membeberkan faktor fundamental krisis batubara yang terjadi di PLN. Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa mencatat ketidakefektifan kewajiban pasokan atau sebesar 25% dari produsen menjadi sebab utamanya.

Menurutnya, tidak maksimalnya DMO yang dipasok perusahaan batu bara menyebabkan pasokan batubara untuk pembangkit PLN dan pembangkit listrik swasta atau Independent Power Producers (IPP) menjadi terganggu.

Kendala pasok DMO sendiri didorong oleh disparitas harga antara harga ekspor dan dan DMO. Artinya, produsen atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) memilih mengekspor batubara lantara nilainya jauh lebih besar dibandingkan harga supply batubara kepada PLN yang dipandang kecil.

Tak hanya itu, faktor utama terjadinya krisis Jenis bahan bakar lokomotif uap itu juga didorong oleh realisasi DMO di internal BUMN di sektor ketenagalistrikan itu sendiri. Fabby memandang, DMO lebih mudah didiskusikan daripada dilaksanakan.

Dalam hitungannya, produsen batubara tidak semuanya memproduksi batubara yang sesuai dengan spesifikasi pembangkit PLN. Sebagian besar pembangkit batubara PLN menggunakan kalori rendah atau di level 4.200. Sementara, ada sejumlah produsen yang tidak memproduksi kalori rendah atau memproduksi kalori yang lebih tinggi dari kebutuhan pembangkit PLN.

"Lalu juga, kalau kita lihat pemegang IUP itu ada ribuan, izin usaha pertambangan. Kan tidak semua produksi batubaranya itu angkanya jutaan ton, ada yang hanya beberapa ribu ton dalam 1 bulan. Nah, kalau itu hanya 25% dan dialokasikan, itu kalau disuruh kirim sendiri yah mahal lho karena dia kecil volume produksinya," tutur Fabby.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini