Share

RI Krisis Batu Bara! Pemerintah, Pengusaha hingga PLN Perlu Duduk Bareng

Athika Rahma, Jurnalis · Selasa 04 Januari 2022 19:06 WIB
https: img.okezone.com content 2022 01 04 320 2527426 ri-krisis-batu-bara-pemerintah-pengusaha-hingga-pln-perlu-duduk-bareng-Mras4grCU1.jpg RI Krisis Batu Bara. (Foto: Okezone.com/PLN)

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung arahan Presiden Joko Widodo untuk memenuhi kebutuhan batu bara nasional sebelum ekspor. Namun, pengusaha meminta agar pemerintah mengajak berdiskusi lebih dulu supaya fenomena serupa tidak terjadi lagi ke depannya.

Diketahui, larangan ekspor batubara yang dikeluarkan pemerintah memang terpaksa karena stok batu bara PLN dalam kondisi kritis.

Baca Juga: Daftar Miliarder yang Gigit Jari Imbas Pelarangan Ekspor Batu Bara

"Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM dan BUMN, PLN dan pengusaha perlu duduk bersama untuk mencari solusi terbaik, agar hal ini tidak menjadi masalah tahunan dan bisa mengetahui betul permasalahan apa yang sebenarnya dihadapi oleh PLN dalam upaya memenuhi kebutuhan batubara di PLN secara menyeluruh," ujar Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid dalam keterangannya, Selasa (4/1/2022).

Lebih lanjut, bisnis proses dan perencanaan khususnya management procurement serta sistem logistik di PLN perlu ditinjau ulang. Pengusaha juga menilai mekanisme Domestic Market Obligation (DMO) adalah hal prinsip yang terus harus dipegang oleh perusahaan batu bara.

Baca Juga: Ekspor Dilarang, PLN Dapat Tambahan Pasokan 3,2 Juta Ton Batu Bara

"Hal ini tidak bisa ditawar dan mutlak dipatuhi. Bagi yang melanggar harus mendapatkan sanksi yang sesuai, bahkan cabut izin ekspor dan bila perlu izin usahanya," katanya.

Namun, perlu juga diberikan reward yang proporsional bagi perusahan yang sudah menjalankan semua kewajiban mereka.

"Balancing Reward dan punishment ini harus dilihat lebih teliti agar berjalan dengan baik," katanya.

Lanjut Arsjad, KADIN Indonesia sebagai mitra setara dan strategis pemerintah senantiasa mendukung kebijakan dan peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah. Pihaknya berharap adanya konsistensi kebijakan untuk solusi jangka panjang demi menjaga reputasi Indonesia secara internasional.

"Karena itu, kami juga berharap agar pemerintah khususnya kementerian yang terkait, bersama pelaku usaha mencari solusi terbaik mengenai masalah LNG serta minyak goreng untuk melakukan diskusi bersama layaknya rekomendasi kami akan batubara," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini