China Jebak Negara Miskin dengan Lilitan Utang? : Okezone Economy

JAKARTA - Pinjaman China untuk proyek-proyek pembangunan di dunia terbukti kontroversialChina pun menghadapi kritikan atas praktik pemberian pinjaman kepada negara-negara miskin yang sulit dibayar sehingga rentan terhadap tekanan Pemerintah Beijing.

Kritikan itupun ditepis China, yang justru menuduh sebagian kalangan di Barat mempromosikan narasi untuk merusak citranya.

"Tidak ada satu pun negara yang jatuh ke hal yang disebut 'perangkap utang' akibat meminjam dari China," kata China, dilansir dari BBC Indonesia, Jumat (7/1/2022).

Tentang Pinjaman China

China adalah salah satu negara kreditor tunggal terbesar di dunia. Pemberian utang China kepada negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah meningkat tiga kali lipat selama satu dekade terakhir. Totalnya mencapai USD170 miliar atau sekitar Rp2.446 triliun pada 2020.

Namun, komitmen utang China kemungkinan lebih besar dari jumlah itu. Riset yang diadakan AidData, lembaga pembangunan internasional di William & Mary University, Amerika Serikat menemukan bahwa 50% pinjaman China ke negara-negara berkembang tidak dicantumkan dalam statistik utang resmi.

Pinjaman seringkali tidak dimasukkan ke dalam neraca keuangan pemerintah, tapi diarahkan ke perusahaan dan bank milik negara, usaha patungan atau perusahaan swasta, bukan sebagai utang antar pemerintah.

Intelijen Inggris Peringatkan 'jebakan utang' China

China bantah bangun 'proyek bodong' dan 'jerat utang' di negeri-negeri Afrika. China, pemberi utang yang baik atau lintah darat?

Berdasarkan hasil riset AidData, terdapat lebih dari 40 negara berpendapatan rendah dan menengah yang risiko utangnya kepada pemberi pinjaman dari China lebih dari 10% dari total produk domestik bruto (PDB) tahunan sebagai akibat dari "utang terselubung" ini.

Utang Djibouti, Laos, Zambia dan Kyrgizstan sama dengan setidaknya 20% dari GDP tahunan masing-masing negara tersebut.

Sebagian besar pinjaman dari China digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur besar seperti jalan, jalur kereta dan pelabuhan, dan juga di sektor pertambangan dan energi, berdasarkan Prakarsa Sabuk dan Jalan yang diluncurkan oleh Presiden Xi Jinping.

Dalam wawancara dengan BBC, Kepala Badan Intelijen Inggris (MI6), Richard Moore, mengatakan China menggunakan hal yang disebut "jebakan utang" untuk menggunakan pengaruhnya atas negara-negara lain.

Yang dipersoalkan adalah karena China menyalurkan pinjaman ke negara-negara lain, yang pada akhirnya harus melepaskan kontrol atas aset-aset penting jika gagal membayar utang. Beijing telah lama menepis tuduhan itu.

Satu contoh yang kerap diangkat oleh kalangan penentang China adalah Sri Lanka, yang beberapa tahun lalu memulai proyek pelabuhan besar di Hambantota dengan dana investasi dari China.

Namun proyek miliaran dolar dengan menggunakan pinjaman dari China dan kontraktor juga dari China tersebut menyulut kontroversi, dan kesulitan membukukan keuntungan sehingga Sri Lanka terbelit utang yang semakin membengkak.

Pada akhirnya pada tahun 2017, Sri Lanka sepakat menyerahkan saham mayoritas 70% di pelabuhan itu kepada badan usaha milik negara China Merchants dengan masa sewa 99 tahun sebagai imbalan atas suntikan investasi lebh besar dari China.

Analisis yang dilakukan oleh lembaga kajian Inggris Chatham House tentang proyek mempertanyakan apakah narasi "jebakan utang" ini benar, mengingat kesepakatan itu didorong oleh motivasi politik setempat, dan faktor bahwa China tidak pernah menguasai kepemilikan pelabuhan secara resmi.

Chatham House menggarisbawahi bahwa sebagian besar total utang Sri Lanka bukan kepada para pembeli pinjaman dari China, dan tidak ada bukti bahwa China menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan keuantungan militer strategis dari pelabuhan.

Meskipun begitu, tak diragukan lagi bahwa keterlibatan China dalam bidang ekonomi di Sri Lanka meningkat selama satu dekade terakhir, dan muncul kekhawatiran jika hal itu dapat digunakan untuk mengusung ambisi politiknya di kawasan.

Ada kasus-kasus pinjaman dari China lain yang terbukti kontroversial. Kontrak-kontraknya dapat menguntungkan China dalam hal aset-aset penting.

Namun tidak ada kasus, di antara ratusan perjanjian pinjaman yang diteliti AidData dan sejumlah lembaga lain, yang menunjukkan kreditor China menyita aset besar karena gagal bayar utang.

Bagaimana penyaluran utang China dibanding kreditor lain?

China tidak mempublikasikan data pinjaman untuk luar negeri, dan mayoritas kontraknya mencantumkan klausul-klausul menjaga kerahasiaan informasi yang melarang peminjam membeberkan isi perjanjian.

Negara tersebut berpegang pada pandangan bahwa menjaga kerahasiaan sudah menjadi praktik umum dalam kontrak-kontrak utang internasional.

"Perjanjian menjaga kerahasiaan ini umum terjadi dalam pemberian pinjaman komersial internasional," kata Profesor Lee Jones di Queen Mary University, London.

"Dan sebagian besar pemberian pinjaman pembangunan dari China ini pada dasarnya adalah operasi komersial."

Mayoritas negara-negara industri besar berbagi informasi tentang aktivitas utang mereka melalui keanggotaan kelompok yang disebut Klub Paris.

China memilih tidak menjadi anggota, tapi dengan menggunakan data World Bank, laporan pertumbuhan pesat pemberian pinjaman dari China dibanding kreditor lain dapat diamati.

Sebelumnya

Selanjutnya