Share

4 Fakta Kereta Cepat Indonesia, Baru Bisa Balik Modal Setelah 40 Tahun!

Shelma Rachmahyanti, Jurnalis · Sabtu 12 Februari 2022 05:30 WIB
https: img.okezone.com content 2022 02 12 320 2546207 4-fakta-kereta-cepat-indonesia-baru-bisa-balik-modal-setelah-40-tahun-wozGoaMK6Y.jpg Fakta kereta cepat Jakarta - Bandung. (Foto: Okezone)

JAKARTA – Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung telah mencapai 79,9%. Adapun proyek ini masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJN) 2020-2024.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zulfikri mengatakan, skema pembangunan proyek kereta cepat mendapat revisi sesuai dengan Peraturan Presiden atau Perpres 107 Tahun 2015 menjadi Perpres 93 Tahun 2021.

 BACA JUGA:4 Fakta Harga Tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung Termurah Rp150.000

Berikut fakta-fakta Kereta Cepat Indonesia yang dirangkum di Jakarta, Minggu (13/2/2022):

1. Potensi Penumpang Berkurang karena Ibu Kota Pindah

Pemerintah memindahkan ibu kota ke Kalimantan juga menyimpan dampak pada pembangunan yang sedang berjalan saat ini khususnya di Ibu Kota. Seperti proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Diperkirakan pemindahan tersebut akan berpengaruh terhadap okupansi kereta.

Sebab pemindahan ibu kota yang diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil akan mengurangi penumpang kereta tersebut hingga 50%.

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet menyebut bahwa pada saat feasibility study atau studi kelayakan pada tahun 2017 di perkirakan kereta tersebut akan mengangkut penumpang sekitar 61.157 orang.

"Kemudian setelah dilakukan evaluasi oleh POLAR UI dengan memperhatikan semua asumsi termasuk terkait adanya rencana pemindahan ibu kota dan lain-lain, penumpang menjadi 31.215 penumpang per hari," ujarnya dalam dalam RDP dengan Komisi V.

 BACA JUGA:Tak Disangka! RI Impor Tukang Las Rel Kereta Cepat dari China

Oleh sebab itu, jika dilihat dari rancangan feasibility studi seblumnya maka terdapat potensi pengurangan penumpang hingga 29.942 orang atau kurang lebih mencapai 48,9% dari asumsi awal.

"Ini menjadi suatu asumsi dasar yang kita gunakan saat ini," sambungnya.

2. Baru Balik Modal 40 Tahun

 

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) memperkirakan proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung baru bisa balik modal setelah beroperasi selama 40 tahun.

Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet menyatakan hal tersebut diambil dari feasibility studi atau studi kelayakan dari tarif yang akan diberikan kepada masyarakat sebesar Rp350 ribu per orang.

"Kapasitas 1 train set ada 601 seat, terdiri dari 3 kelas, VIP, first class, dan second class. Tarif berkisar Rp 150-350 ribu sesuai hasil study demand forecast POLAR UI," ujarnya dalam RDP dengan Komisi V.

Kemudian kata dia, hasil review feasibility study yang dilakukan saat ini juga potensi break even point (BEP) mencapai 40 tahun. Menurutnya perhitungan itu masih terus dilakukan dan diharapkan bisa lebih cepat.

"Saat ini perhitungan review FS masih belum final, kemarin sempat di angka 40 tahun. Namun masih kita coba evaluasi agar kira-kira apakah ada lagi potensi-potensi revenue stream lagi atau strategi bisnis yang lain yang bisa membuat BEP bisa lebih kecil dari 40 tahun," tambahnya.

 BACA JUGA:4 Fakta Harga Tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung Termurah Rp150.000

3. Tukang Las Rel dari China

 

Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementeraian PPN/Bappenas, Pungky Sumadi mengungkapkan bahwa pengerjaan mengelas rel kereta cepat Jakarta - Bandung masih membutuhkan tenaga kerja dari China.

"Kami sempat mengunjungi proyek kereta cepat Indonesia Jakarta - Bandung itu awalnya agak membingungkan pada saat kami melihat, misalnya tukang las untuk rel itu ternyata masih harus dari Tiongkok kita datangkan," kata Pungky.

4. Setor Pajak Rp5,34 Triliun

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung terus dikebut.

Meski masih dalam tahap pembangunan, proyek KCJB sudah berkontribusi pada penerimaan negara.

Presiden Direktur PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan, kontribusi KCJB untuk penerimaan negara sampai 31 Desember 2021 sudah mencapai Rp5,34 triliun.

Detailnya, Rp3,73 triliun berupa Penerimaan Negara dari Pajak seperti setoran kewajiban pajak, dan sisanya berupa penerimaan Negara Bukan Pajak pembayaran penggantian PBB rumija Rp16,9 miliar.

1
4

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini