Share

Pekerja Lebih Untung JHT atau JKP? Cek 5 Faktanya

Shelma Rachmahyanti, Jurnalis · Minggu 20 Februari 2022 05:30 WIB
https: img.okezone.com content 2022 02 19 320 2549868 pekerja-lebih-untung-jht-atau-jkp-cek-5-faktanya-HBADxx3q6B.jfif Fakta JHT dan JKP. (Foto: Okezone)

JAKARTA – BPJS Ketenagakerjaan mengeluarkan aturan terbaru Jaminan Hari Tua (JHT) terkait skema pencairan yang membuat banyak pihak mengecamnya.

Hal tersebut karena dana JHT baru bisa dicairkan hanya saat peserta berusia berusia 56 tahun.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.

Berikut fakta menarik JHT dan JKP yang dinilai hanya untuk korban PHK yang dirangkum di Jakarta, Minggu (20/2/2022).

1. Penjelasan Terkait JHT

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan buka suara soal polemik Jaminan Hari Tua (JHT) baru bisa diklaim penuh pada usia 56 tahun.

Atas polemik yang terjadi, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan bernama Dita Indah Sari itu melalui akun Twitter resminya @Dita_Sari_ membagikan cuitan penjelasan terkait aturan tersebut.

"Banyak yg tanya dan protes soal JHT (Jaminan Hari Tua). Saya bikin penjelasan ini. JHT adalah amanat UU SJSN dan turunannya. Tujuannya agar pekerja menerima uang tunai saat sudah pensiun, cacat tetap, meninggal. Jadi sifatnya old saving, JHT adalah kebun jati, bukan kebun mangga. Panennya lama," tulis Dita dikutip.

2. Pekerja Minta Penjelasan Terkait JKP

 

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia (FSPTSI)-KSPSI Jusuf Rizal mengatakan, pemerintah perlu menjelaskan dan mensosialisasikan bahwa pemerintah telah menyiapkan program JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) jika terjadi PHK atau Kehilangan Pekerjaan.

“Tentu pemerintah memiliki dasar yang cukup untuk membuat kebijakan yang berpihak kepada kepentingan Pekerja dan Buruh sebagaimana UU yang telah mengaturnya, termasuk merevisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022," kata dia.

Menurutnya, kelemahan pemerintah sehingga jadi pro dan kontra, tidak melakukan sosialisasi dengan baik terhadap program JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) akibat dampak tsunami Pendemi Covid-19 sebagai backup dampak PHK dan Kehilangan Pekerjaan.

Jika berdasarkan data yang diperoleh dari BPJS Ketenagakerjaan, klaim JHT mayoritas banyak dilakukan pekerja yang nilainya antara Rp2 juta-Rp3 juta.

Berbeda dengan yang telah bekerja diatas 20 tahun lebih.

Karena itu, lanjut Jusuf Rizal tidak beralasan juga, jika pekerja menolak pencairan saat masa pensiun 56 tahun agar nanti mampu menikmati hasil kerjanya saat purna kerja.

Itu bentuk proteksi pemerintah untuk masa depan para pekerja.

 BACA JUGA:Dana JHT Bisa Dipakai Beli Rumah? Ini Penjelasannya

3. Nasib Pekerja yang Terkena PHK

Bagaimana yang terkena PHK? Pemerintah telah siapkan JKP untuk mengcover mereka yang terkena PHK.

Nilainya justru lebih besar dari rata-rata klaim JHT yang hanya Rp2 juta - Rp3 juta. Pemerintah telah siapkan Rp5 jt hingga enam bulan untuk peningkatan kompetensi para pekerja dan buruh.

“Jadi jika ada penolakan JHT hingga 56 Tahun masa pensiun dengan alasan untuk modal PHK atau kehilangan pekerjaan, justru tidak signifikan. Uang Rp2-3 juta mau pakai modal usaha apa hari gini,” ucap Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia (FSPTSI)-KSPSI Jusuf Rizal.

Justru melalui program JKP sebagai backup bagi para pekerja PHK dan kehilangan pekerjaan menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberi perlindungan dan jaminan kesejahteraan bagi masa purna para pekerja dan buruh.

Lewat program pelatihan, peningkatan kompetensi dan sertifikasi para pekerja dan buruh, diharapkan mampu meningkatkan kualitas para pekerja sesuai dengan perubahan, khususnya revolusi industri 4.0 yang dibutuhkan Pasar kerja.

4. Resign dan Pensiun Dini Tak Bisa Cairkan JHT

Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) hanya untuk korban PHK.

Kebijakan JKP akan menjadi bantalan aturan terbaru batasan usia minimal untuk pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) 56 tahun.

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari mengatakan, tidak semua orang bisa mengikuti program JKP.

Dia menegaskan JKP hanya untuk korban PHK.

JKP tidak berlaku untuk pekerja yang mengundurkan diri. Termasuk alasan berhenti menjadi pekerja untuk membangun sebuah usaha sendiri.

Untuk seseorang yang memutuskan untuk berhenti bekerja dan ingin memulai usaha sendiri, Staf Khusus Menaker itu menawarkan untuk memanfaatkan Bansos.

"Yang mengundurkan diri tidak mendapat JKP, ya memang tidak dapat, terus tidak boleh mengambil JHT? Lah kan ada anggaran bansos dari pemerintah, kalau bisa mendapat uang bansos dari pemerintah kenapa harus mengambil tabungan kita sendiri," ujar Dita dalam konferensi pers secara virtual.

5. Pekerja Bisa Cairkan JHT 100% Sebelum 3 Mei 2022

Pekerja masih bisa mencairkan dana Jaminan Hari Tua (JHT) sebelum 3 Mei 2022. Pasalnya, aturan batas usia pencairan dana JHT saat 56 tahun baru berlaku 3 Mei.

"Kata siapa saat ini JHT gak bisa dicairin 100%? Masih bisa kok sampai tanggal 3 Mei 2022, selama syarat dalam Permenaker No 19 Tahun 2015 terpenuhi," demikian dikutip dari postingan Instagram Kemnaker @kemnaker.

Selanjutnya, mulai tanggal 4 Mei 2022, Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 berlaku, pemerintah mengembalikan tujuan awal JHT sebagai penjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Sesuai tujuannya, maka program JHT adalah program jaminan sosial untuk jangka panjang. Sementara, jika pekerja terkena PHK, masih ada Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang bisa dimanfaatkan.

"Untuk jangka pendek kan ada Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang manfaatnya bisa diklaim mulai Februari ini. Manfaatnya ada uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja," ujar Kemnaker.

1
4

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini