Share

Tuntut Aturan JHT Dicabut, Buruh Bakal Kembali Demo Besar-besaran

Athika Rahma, Jurnalis · Rabu 23 Februari 2022 12:29 WIB
https: img.okezone.com content 2022 02 23 320 2551745 tuntut-aturan-jht-dicabut-buruh-bakal-kembali-demo-besar-besaran-Kx5NNDCPn6.jpg Buruh bakal demo besar-besaran jika aturan JHT tak kunjung dicabut. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Buruh menyebut akan terus menggelar aksi demo jika aturan baru JHT tak kunjung dicabut.

Diketahui, aturan baru pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) masih terus mendapat penolakan dari kalangan masyarakat terutama buruh.

Mereka menilai keputusan pemerintah menyulitkan pekerja.

 BACA JUGA:Menaker Revisi Aturan JHT, Ini Faktanya

Kemudian, seluruh serikat pekerja kompak mengatakan akan terus melakukan demo hingga aturan ini dicabut.

Bahkan, jumlah massa yang terlibat akan semakin besar.

Buruh meminta paling lambat dalam waktu 1 minggu, pemerintah membatalkan pemberlakuan aturan ini.

"Serikat buruh akan mengorganisir demo yang lebih besar, masif dan berkelanjutan di seluruh wilayah bilamana dalam 1x7 hari tersebut Menaker belum mencabut Permenaker No 2 Tahun 2022," tandas Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, ditulis Rabu (23/2/2022).

 BACA JUGA:Dipanggil Jokowi, Menaker Akhirnya Revisi Aturan JHT

Permenaker No 2 Tahun 2022 yang mengatur pencairan JHT ini dikritik keras para buruh.

Mereka juga meminta pemerintah lagi menggunakan istilah revisi peraturan.

"Yang dimaksud revisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 ini adalah mencabut Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 dan mengembalikan berlakunya Permenaker Nomor 19 Tahun 2015," tegasnya.

Wakil Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Mathias Tambing, menegaskan hal serupa.

"Buruh akan demo terus menerus untuk mendesak mencabut Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang JHT yang tidak adil untuk seluruh buruh di Indonesia," tegasnya.

Menurutnya, beleid ini cacat hukum karena tidak hanya merugikan buruh, namun disusun berdasarkan UU Cipta Kerja yang masih berstatus inkonstitusional.

"Secara hukum, Permenaker ini cacat hukum karena menerapkan aturan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang diatur dalam UU Ciptaker padahal UU ini telah dinyatakan dan melarang pemerintah membuat kebijakan yang berdampak luas bagi masyarakat," ucapnya.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini