Share

KPPU Temukan Dugaan Kartel Minyak Goreng, Mafia Terungkap?

Advenia Elisabeth, MNC Portal · Senin 28 Maret 2022 08:49 WIB
https: img.okezone.com content 2022 03 28 320 2568852 kppu-temukan-dugaan-kartel-minyak-goreng-mafia-terungkap-vIKk1nwRrU.jpg KPPU Temukan Bukti Kartel Minyak Goreng. (Foto: Okezone.com/MPI)

JAKARTA - Tim Investigasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemukan bukti proses penegakan hukum terkait penjualan atau distribusi minyak goreng.

Melalui temuan tersebut, Direktur Investigasi Gopprera Panggabean menjelaskan, minggu ini status penegakan hukum telah dapat ditingkatkan pada tahapan penyelidikan.

Khususnya atas dugaan pelanggaran pasal 5 (penetapan harga), pasal 11 (kartel), dan pasal 19 huruf “c” (penguasaan pasar melalui pembatasan peredaran barang/jasa).

Baca Juga: 5 Fakta Minyak Goreng Langka Tiba-Tiba Stok Melimpah, Nomor 2 Bikin Mendag Bingung

Sebagaimana diketahui, KPPU telah mulai melakukan proses penegakan hukum sejak 26 Januari 2022 guna menemukan alat bukti adanya dugaan pelanggaran Undang- undang No. 5 Tahun 1999 dalam permasalahan lonjakan harga minyak goreng sejak akhir tahun 2021 sesuai rekomendasi kajian yang dilaksanakan KPPU.

"Dalam proses awal penegakan hukum, Tim Investigasi telah mengundang dan meminta data/keterangan dari sekitar 44 pihak terkait, khususnya produsen, distributor, asosiasi, pemerintah, perusahaan pengemasan dan pelaku ritel," papar Gopprera dalam pernyataan tertulisnya, Senin (28/3/2022).

Baca Juga: Harga Minyak Goreng Curah Rp14.000, Barangnya Kok Susah Ya!

Melalui proses tersebut, lanjut diterangkan Gopprera, Tim Investigasi telah menemukan satu alat bukti yang memperkuat adanya dugaan pelanggaran undang-undang, khususnya atas pasal penetapan harga, kartel, dan penguasaan pasar.

Dengan temuan tersebut, proses penegakan hukum dapat dilanjutkan KPPU ke tahapan Penyelidikan. Proses Penyelidikan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 60 hari kerja dan dapat diperpanjang.

"Penyelidikan akan difokuskan pada pemenuhan unsur dugaan pasal yang dilanggar, penetapan identitas Terlapor, dan pencarian minimal satu alat bukti tambahan," terangnya.

Gopprera mengatakan, dalam hal penyelidikan dapat menyimpulkan dugaan unsur pasal yang dilanggar dan memperoleh minimal 2 alat bukti, maka proses penegakan hukum dapat diteruskan ke tahapan Pemeriksaan Pendahuluan oleh Sidang Majelis Komisi.

"Melalui proses Sidang Majelis, KPPU dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa denda hingga maksimal 50% dari keuntungan yang diperoleh Terlapor dari pelanggaran, atau maksimal 10% dari penjualan Terlapor di pasar bersangkutan," jelasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini