Cegah Pencucian Uang, Ini Langkah Sri Mulyani
Kementerian Keuangan sendiri, sebut Sri, sangat dekat dengan PPATK, bahkan kalau di Amerika Serikat, financial intelligence unit ada di bawah Kementerian Keuangan.
"Karena intelijen dari sisi keuangan, pajak, bea cukai, dan bahkan financing flow itu semuanya melalui aliran dana. Maka dari itu kerjasama PPATK dan Kementerian Keuangan adalah keniscayaan, keharusan, dan kebutuhan agar kita bersama-sama bisa mengawal Indonesia secara baik, benar, dan terjaga tata kelolanya," ungkapnya.
Untuk masalah pencucian uang yang berasal dari carbon trade, Sri berharap PPATK semenjak awal karena aturan-aturannya sedang disusun, bisa terlibat secara langsung.
BACA JUGA:Sri Mulyani: Menteri Basuki Komandan Infrastruktur Indonesia
Serta memahami desain dan nature dari peraturan mengenai perdagangan karbon, di mana salah satu instrumennya adalah pajak karbon.
"Dengan demikian, kita tahu apa yang kita susun. Kita paham manfaatnya dan kita juga memahami risikonya. Dalam hidup, dalam policy, tidak ada satupun yang tanpa risiko, semua pasti ada risikonya. Tapi, kalau kita lihat risiko, bukan berarti kita tidak berjalan, bekerja, ataupun tidak memutuskan," tambahnya.
(Zuhirna Wulan Dilla)
