Share

Dirjen Pajak soal Tarif PPN Naik Jadi 11%, Bakal Dievaluasi?

Anggie Ariesta, Jurnalis · Selasa 05 April 2022 16:36 WIB
https: img.okezone.com content 2022 04 05 320 2573724 dirjen-pajak-soal-tarif-ppn-naik-jadi-11-bakal-dievaluasi-L6LhDBfveM.jpg Dirjen Pajak soal kenaikan pajak 11%. (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Kenaikan PPN dari 10 persen menjadi 11 persen pada 1 April lalu disinyalir akan memberatkan masyarakat di tengah situasi geopolitik saat ini

Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak), Suryo Utomo menegaskan bahwa jika memang pengenaan PPN untuk barang dan jasa yang dikenakan dirasa memberatkan, pihaknya akan melakukan evaluasi secara berkala.

“Penerapan perpajakan kan memang harus dievaluasi secara berkala, sesuai kondisi masyarakat secara menyeluruh,” kata Suryo dalam diskusi virtual, Selasa (5/4/2022).

 BACA JUGA:Tarif PPN 11% Berlaku Hari Ini, Cek Barang dan Jasa yang Kena Pajak

Adapun Suryo menegaskan bahwa sejumlah barang seperti emas batangan, daging, gula konsumsi, kitab suci, hingga listrik bebas dari pengenaan pajak pertambahan nilai atau tarif PPN.

Hal tersebut akan diatur lebih lanjut dalam aturan turunan UU HPP, yang hingga saat ini belum terbit.

Selanjutnya sejumlah jasa seperti kesehatan, pendidikan, sosial bebas dari pengenaan PPN. Lalu, pemerintah pun tidak mengenakan PPN terhadap vaksin, buku, kitab suci, air bersih, dan listrik di bawah 6.600 VA.

Suryo menjelaskan bahwa terdapat mekanisme pengenaan pajak daerah, yang membuat suatu barang atau jasa tidak kena PPN.

Misalnya, hotel dan restoran merupakan objek pajak daerah, sehingga tidak akan terpengaruh oleh kenaikan PPN.

 BACA JUGA:Tarif PPN Naik Jadi 11% Mulai 1 April, Ini Barang dan Jasa yang Bebas PPN

Untuk itu, Suryo mengimbau kepada masyarakat agar tidak melihat efek dari penerapan PPN ini dari satu sisi saja.

Menurut Suryo, meskipun aturan turunan mengenai PPN belum terbit, secara konteks terdapat berbagai pengecualian bagi PPN.

Hal tersebut membuat berbagai jenis barang dan jasa tidak terpengaruh kenaikan PPN.

“Mungkin PP-nya (peraturan pemerintah) belum ada, belum terbit saat ini, tetapi secara konteks memang itu yang akan kami kecualikan, atau kami berikan insentif lah, untuk tidak dikenakan PPN saat ini atau PPN-nya dibebaskan bahasa sederhananya. Pokoknya enggak ada pengenaan PPN untuk beberapa jenis barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat secara menyeluruh,” jelasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini