Siapkan APBN 2023, Sri Mulyani Kencangkan Ikat Pinggang Imbas Perang Rusia-Ukraina
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa penyusunan APBN 2023 tahun depan diperlukan proses yang cukup panjang, termasuk pembahasan di dalam sidang kabinet untuk menetapkan postur dan indikasi dari Pagu setiap Kementerian/Lembaga.
"Hari ini, kami di kabinet membahas kerangka ekonomi makronya, yakni proyeksi ekonomi tahun depan dan arah kebijakan fiskalnya, serta indikasi dari pagu yang akan dilakukan," ungkap Sri dalam keterangan pers virtual di Jakarta, Kamis (14/4/2022).
Sri melaporkan bahwa kondisi tahun 2023 diharapkan akan ditandai dengan pandemi Covid-19 yang mulai menurun dan kemudian masuk pada periode endemi sehingga ini akan menjadi hal yang diharapkan akan mengurangi beban dan tekanan terhadap masyarakat dan perekonomian.
"Namun, tahun depan akan muncul suatu risiko baru dari sisi munculnya perang di Ukraina dan ketegangan geopolitik yang telah menyebabkan kenaikan harga-harga komoditas dan mendorong inflasi tinggi di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang saat ini merupakan negara maju," ujar Sri.
Kenaikan komoditas dan inflasi yang tinggi ini, sambung dia, menyebabkan pengetatan kebijakan moneter baik dari sisi likuiditas maupun suku bunga yang kemudian menimbulkan potensi volatilitas arus modal dan nilai tukar, serta tekanan pada sektor keuangan. Hal-hal tersebut dinilainya akan menghasilkan pemulihan ekonomi yang melemah secara global.
"Berdasarkan proyeksi berbagai lembaga, OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia akan melemah 1%, yang tadinya diprediksi 4,5% menjadi hanya 3,5%. Bank Dunia juga merevisi dari angka 4,4% ke 3,5%, kemudian WTO meramalkan pertumbuhan ekonomi akan melemah dari 4,4% ke 3,1 hingga 3,7%," jelas Sri.
