Share

Jangan Coba-Coba Langgar Pelarangan Ekspor CPO, Simak Nih Sanksinya!

Advenia Elisabeth, Jurnalis · Kamis 28 April 2022 18:50 WIB
https: img.okezone.com content 2022 04 28 320 2586897 menteri-perdagangan-mendag-muhammad-lutfi-menyiapkan-sanksi-bagi-pengusaha-yang-melanggar-kebijakan-pelarangan-ekspor-cpo-dan-minyak-goreng-zEiwvR0Min.jpg Mendag Peringatkan Soal Pelarangan Ekspor CPO. (Foto: Okezone.com/MPI)

JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menyiapkan sanksi bagi pengusaha yang melanggar kebijakan pelarangan ekspor CPO dan minyak goreng.

Pasalnya, pemerintah telah melarang sementara ekspor CPO, RBD palm oil, RBD palm olein, dan minyak jelantah. Aturan itu berlaku mulai hari ini 28 April 2022 sampai harga minyak goreng curah mencapai keterjangkauan.

"Saya tegaskan eksportir yang melanggar akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saya pastikan pemerintah bersama-sama dengan kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya akan memantau seluruh pelaksanaan kebijakan ini," tegas Mendag Lutfi, Kamis (28/4/2022).

Baca Juga: Ekspor CPO Dilarang, Begini Tanggapan Astra Agro (AALI)

Namun, dia bilang, ancaman tidak berlaku bagi eksportir yang telah mendapat nomor pendaftaran pemberitahuan pabean ekspor paling lambat Rabu (27/4/2022).

"Khusus eksportir yang telah mendapat nomor pendaftaran pemberitahuan Pabean ekspor paling lambat 27 April 2022, tetap dapat melaksanakan ekspor. Kebijakan ini akan dievaluasi secara periodik Melalui rapat koordinasi," jelas Mendag.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menjelaskan alasannya melakukan pelarangan ekspor minyak goreng semata-mata untuk menambah pasokan dalam negeri.

Baca Juga: Ekspor CPO Dilarang, Negara Bakal Kehilangan Devisa Rp43 Triliun

"Larangan ini memang menimbulkan dampak negatif, berpotensi mengurangi produksi hasil panen petani yang tak terserap. Namun, tujuan kebijakan ini adalah untuk menambah pasokan dalam negeri hingga pasokan melimpah," beber Jokowi dalam keterangannya yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (27/4/2022) malam.

Jokowi pun meminta pelaku industri sawit dan turunannya, yang selama ini menjadi mayoritas bahan baku minyak goreng, untuk fokus mencukupi kebutuhan minyak goreng dalam negeri.

"Prioritaskan dulu dalam negeri, penuhi dulu kebutuhan rakyat. Semestinya kalau kapasitas produksi kebutuhan dalam negeri bisa dengan mudah tercukupi," tandas presiden.

Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, larangan ekspor tersebut berlaku sampai harga minyak goreng mencapai harga yang ditargetkan, yaitu Rp14.000 per liter.

“Pelarangan ekspor RBD palm olein ini berlaku untuk semua produsen yang menghasilkan produk Minyak Goreng Sawit tersebut,” jelas Airlangga.

Menko Perekonomian memaparkan, produk yang dilarang ekspornya adalah produk dengan kode Harmonized System (HS) 1511.90.36, 1511.90.37, dan 1511.90.39.

“Untuk produk yang lain, tentunya diharapkan perusahaan masih tetap membeli Tandan Buah Segar dari petani sesuai harga yang wajar,” tegasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini