Share

RI Gagalkan Penyelundupan 158.800 Benih Lobster hingga Sita Kapal Hantu

Azhfar Muhammad, MNC Portal · Jum'at 06 Mei 2022 14:11 WIB
https: img.okezone.com content 2022 05 06 320 2589878 ri-gagalkan-penyelundupan-158-800-benih-lobster-hingga-sita-kapal-hantu-9bpBYnoZMI.jpg KKP Gagalkan Penyelundupan Benur. (Foto: Okezone.com/KKP)

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menggagalkan upaya penyelundupan 21 box benih bening lobster (BBL) atau benur. Di mana dari pengungkapan ini, sebanyak 158.800 ekor benur diselamatkan.

Upaya ini kerjasama Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Palembang bersama Polda Sumatera Selatan (Sumsel).

Baca Juga: Kado Lebaran, Sektor Kelautan dan Perikanan RI Meningkat di Kuartal I-2022

"Jadi 21 box benur berhasil diamankan: sebanyak 158.800 ekor benur diselamatkan. Ini pesan kuat bahwa sinergitas KKP-Polri makin kuat, jadi tak ada celah untuk penyelundupan," ujar Kepala Stasiun Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Palembang, Yoyok Fibrianto dalam keterangannya, Jumat (6/5/2022).

Yoyok mengungkapkan, penangkapan ini terjadi pada Minggu dini hari (1/5/2022). Benur yang diamankan terdiri dari 156.200 ekor jenis pasir dan 2.600 ekor jenis mutiara.

Baca Juga: RI-Jepang Segera Bangun Pelabuhan Perikanan

Selain benur, petugas juga menyita satu High Speed Craft (HSC) atau kapal hantu yang digunakan para pelaku."Ada 7 orang tersangka yang ditangkap dalam giat dini hari itu," jelasnya.

Sementara berdasarkan rekomendasi Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL), benur-benur yang diselamatkan akan dilepasliarkan di wilayah selatan perairan Lampung.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Pada kesempatan kali ini, Yoyok kembali mengingatkan ancaman pidana bagi para pelaku. Pasal 92 jo Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai Perubahan dari UU Nomor 45 Tahun 2009 dan UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, menyebut bisa dipidana 8 tahun.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, KKP menegaskan komitmennya terhadap budidaya lobster dalam negeri. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2020 yang sekaligus melarang ekspor benur.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini