Share

Ombudsman Periksa 4 Kementerian soal Minyak Goreng, Hasilnya?

Advenia Elisabeth, Jurnalis · Selasa 10 Mei 2022 16:18 WIB
https: img.okezone.com content 2022 05 10 320 2591849

JAKARTA - Ombudsman melakukan pemeriksaan pada empat Kementerian dan Lembaga terkait minyak goreng. Adapun empat kementerian dan lembaga tersebut, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), dan Kementerian Keuangan.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika mengatakan, polemik mengenai ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng telah bergulir sejak awal tahun dan hingga saat ini masih banyak terjadi permasalahan.

Baca Juga: Ini Alasan Pedagang Jual Minyak Goreng Curah Rp20.000/Liter

“Saat ini masih terjadi kelangkaan pada minyak goreng curah yang diperuntukkan bagi masyarakat, usaha mikro dan kecil,” ujar Yeka.

Pada proses pemeriksaan terhadap Kemenperin, terang dia, tujuan Ombudsman RI untuk memperoleh beberapa keterangan terkait konsep dan tata laksana penyediaan minyak goreng curah oleh Kemenperin dan sistem pengawasannya.

Baca Juga: 5 Fakta Harga Minyak Goreng Curah di Atas Rp14.000/Liter, Nomor 3 Barang Langka

Kemudian terhadap Kemendag, pemeriksaan pada intinya untuk memperoleh keterangan terkait langkah-langkah yang dilakukan Kemendag, kendala yang dihadapi dalam menjamin ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng melalui DPO dan DMO, serta pola pengawasan yang dilakukan.

Kemudian, Ombudsman RI juga meminta keterangan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) terkait prosedur pembiayaan penyediaan minyak goreng serta tahapan yang sudah dilakukan dan kendala yang dihadapi.

Terakhir, terhadap Kemenkeu, sambung Yeka, Ombudsman RI meminta keterangan terkait penerimaan pajak dari sektor sawit serta skema pemberian subsidi bagi produsen minyak goreng. Selain itu juga mengenai batasan kemampuan keuangan negara dalam mendukung ketersediaan minyak goreng.

“Hasil pemeriksaan ini akan menjadi salah satu materi Ombudsman RI dalam memberikan Tindakan Korektif dalam rangka perbaikan pada penyediaan dan stabilisasi harga komoditas minyak goreng,” pungkas Yeka.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini