Share

BPK Ingatkan Kominfo Soal Data Pribadi Rentan Bocor

Feby Novalius, Jurnalis · Selasa 24 Mei 2022 14:07 WIB
https: img.okezone.com content 2022 05 24 320 2599412 bpk-ingatkan-kominfo-soal-data-pribadi-rentan-bocor-2d8TeKXPUu.jpg BPK Minta Kominfo Tingkatkan Keamanan Siber. (Foto: Okezone.com/Medcity News)

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan kinerja keamanan dan ketahanan siber Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Hal ini dilakukan untuk mendukung stabilitas keamanan nasional.

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat (IHPS) II 2021, BPK telah menemukan beberapa hal.

Baca Juga: Jutaan Email Phising Berbentuk Berkas HTML Ditemukan, Simak Cara Menghindarinya

"Hasil pemeriksaan menyimpulkan apabila permasalahan pada aspek peraturan dan regulasi (Legal), standardisasi, prosedur, dan protokol (Technical), kelembagaan/organisasi (Organizational), pengembangan kapasitas (Capacity Development), dan kerja sama (Cooperation) tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas tata kelola keamanan dan ketahanan siber dalam rangka mendukung stabilitas keamanan nasional," demikian Laporan BPK pada IHPS II 2021, Selasa (24/5/2022). 

BPK melihat Regulasi terkait perlindungan data pribadi dan aturan turunan terkait PSTE dan SPBE belum disusun secara integratif dan memadai, akibatnya perlindungan data pribadi belum menjadi prioritas PSE sehingga rentan kebocoran, pencurian, dan serangan, serta pelaksanaan teknis dan operasional PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik masih terhambat.

Baca Juga: 220 Ribu Lebih Bos Perusahaan di Dunia Doyan Pakai Password Lemah

Kemudian, Standar/prosedur/protokol terkait penyelenggaraan sistem elektronik lingkup publik dan privat belum memadai untuk mencegah terjadinya kebocoran atau pencurian data.

Akibatnya tingkat kepatuhan K/L, pemerintah daerah, dan instansi penyelenggara negara lainnya yang mendaftarkan sistem elektronik yang dikelolanya kepada Kemenkominfo sangat rendah, dan PSE lingkup publik maupun lingkup privat rentan terhadap serangan, kebocoran, dan pencurian data.

BPK punmerekomendasikan kepada Menteri Kominfo agar melaksanakan langkah-langkah seperti menginstruksikan Direktur Jenderal Aptika, selaku Ketua Panja Pemerintah dalam pembahasan RUU PDP dengan DPR RI, supaya melakukan langkah-langkah percepatan dan komunikasi yang intensif dengan DPR RI untuk menyelesaikan RUU PDP dan mengesahkannya sebagai undang-undang, sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.

Menyusun seluruh aturan turunan terkait keamanan dan ketahanan siber yang menjadi kewenangan Kemenkominfo khususnya terkait PP Nomor 71

Tahun 2019 tentang PSTE dan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE secara lengkap.

"Hasil pemeriksaan kinerja atas keamanan dan ketahanan siber dalam rangka mendukung stabilitas keamanan nasional mengungkapkan 5 temuan yang memuat 6 permasalahan ketidakefektifan."

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini