Share

Sri Mulyani Ungkap 7 Hasil Rapat Pleno KNEKS

Viola Triamanda, Okezone · Senin 30 Mei 2022 18:48 WIB
https: img.okezone.com content 2022 05 30 320 2602773 sri-mulyani-ungkap-7-hasil-rapat-pleno-kneks-6JvpaUnPtN.jpg Sri Mulyani ungkap hasil rapat pelno KNEKS. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan tujuh poin utama hasil rapat pleno kedua yang diselenggarakan Senin (30/5/2022).

Di antaranya pertama, pada klaster pengembangan industri produk halal. Di mana data produk halal dengan perdagangan internasional (ekspor dan impor) telah berjalan dengan baik.

Dalam rangka mengembangkan industri halal, masterplan industri halal Indonesia disusun sebagai strategi besar.

 BACA JUGA:Sri Mulyani Ungkap Bukti Ekonomi RI Menang Lawan Covid-19

Adapun ini pada pengembangan industri halal periode 2022 – 2029 yang rencananya akan diluncurkan pada Q4-2022, serta masuk di dalam RKP, RPJMN, dan RPJPN.

Kedua, pendirian pusat riset halal nasional akan segera ditindaklanjuti dengan dibentuknya Konsorsium riset halal yang dipimpin BRIN, beserta rencana aksi dan pendanaannya.

Ketiga, pada klaster industri keuangan syariah, opsi layanan syariah peserta BPJS Ketenagakerjaan sudah dimulai implementasinya di Provinsi Aceh.

Pemerintah terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar seluruh masyarakat Indonesia juga dapat menikmati opsi syariah ini.

Keempat, Pada klaster dana sosial syariah, penggerakan wakaf uang telah bertumbuh lebih kolaboratif dan integratif dengan dukungan pemerintah daerah, kontribusi BUMN, perguruan tinggi dan industri keuangan syariah.

Penggerakan wakaf uang ini diharapkan terus bertumbuh signifkan serta dikelola secara transparan, hati-hati, dan berkelanjutan oleh para nazhir, sehingga manfaatnya dapat dirasakan seluas-luasnya oleh masyarakat.

Kelima, OJK perlu terus memberikan dukungan agar jumlah penyelenggara securities crowdfunding syariah semakin bertambah.

Upaya percepatan ekspor UKM industri halal telah dimulai melalui kelompok kerja Indonesia halal export incorporated yang dikoordinir oleh Kementerian Perdagangan bersama 12 Kementerian/Lembaga lain dan diharapkan membantu UKM industri halal go global.

Keenam, Pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di Provinsi Sumatera Barat akan segera diiikuti oleh beberapa Pemda lain seperti Jawa Barat dan Riau.

Keberadaan KDEKS di daerah akan memudahkan koordinasi dan sinkronisasi antara program kerja nasional dengan kebutuhan dan karakteristik spesifik daerah dalam mengembangkan Ekonomi dan Keuangan Syariah.

 BACA JUGA:Sri Mulyani Jelaskan Soal Bansos dan BLT Lewat Komik

Terakhir, Program kerja KNEKS lain yang mendapat respons sangat baik dari beberapa Pemerintah Daerah adalah pembentukan zona kuliner halal, Aman dan sehat (KHAS).

Melalui kolaborasi antara KNEKS, Kementerian Kesehatan, BPJPH, dan Pemerintah Daerah, beberapa proyek percontohan (pilot project) lokasi Zona KHAS di DKI Jakarta dan Bukit Tinggi sudah diluncurkan.

Seperti yang diketahui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menyelenggarakan Rapat Pleno kedua dalam rangka mengevaluasi tindak lanjut dari yang sebelumnya pada 30 November 2021.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini