Share

Bereskan Masalah Minyak Goreng, Luhut Janji Tak Rugikan Rakyat

Azhfar Muhammad, MNC Portal · Jum'at 10 Juni 2022 11:03 WIB
https: img.okezone.com content 2022 06 10 320 2609099 bereskan-masalah-minyak-goreng-luhut-janji-tak-rugikan-rakyat-jOpLHaPtRk.JPG Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto: Okezone)

JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan soal percepatan penyaluran Crude Palm Oil (CPO) dan pengendalian minyak goreng.

Dia menegaskan tidak akan membuat para petani, pelaku usaha, serta tentunya masyarakat luas rugi.

Dia memastikan akan berusaha maksimal terkait kebijakan ini, yang dilakukan secara seimbang sesuai dengan target dari hulu hingga hilir.

 BACA JUGA:Minyak Goreng Curah Rakyat Pastikan Stok Pedagang Selalu Tersedia

“Kami berkomitmen untuk terus menjaga agar keseimbangan ini memberikan manfaat utamanya bagi masyarakat banyak dan juga para pelaku usaha yang ada, dan terutama Presiden menegaskan berkali-kali bahwa beliau tidak ingin para petani dirugikan,” kata Menko Luhut di Bali, Jumat (10/06/2022).

Pemerintah memutuskan mengambil langkah strategis demi melakukan percepatan ekspor dengan menempuh berbagai kebijakan percepatan.

Adapun dia menyebut dengan menaikkan rasio dalam masa transisi ini yang mulanya tiga kali menjadi lima kali.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

“Selain itu, Pemerintah juga mengizinkan mekanisme pindah tangan hak ekspor yang berkontribusi dalam program SIMIRAH dapat dipindah tangankan satu kali ke perusahaan lainnya,” tambahnya.

“Yang tidak kalah penting adalah, Pemerintah akan melakukan mekanisme flush out atau program percepatan penyaluran ekspor di mana pemerintah akan memberikan kesempatan kepada eksportir CPO yang tidak tergabung dalam program SIMIRAH untuk dapat melakukan ekspor,” jelasnya.

Namun, dengan syarat membayar biaya tambahan sebesar USD200 per ton kepada Pemerintah.

“Biaya ini diluar pungutan ekspor dan bea keluar yang berlaku,” jelasnya.

Sebagai catatan, dengan mekanisme flush out yang ada ini, Pemerintah memiliki target minimal satu juta ton CPO yang dapat di eskpor dalam waktu dekat.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini