BPKP Curiga Ada Perusahaan Sawit Tak Berizin
JAKARTA – Menko Luhut meminta audit perusahaan kelapa sawit. Pasalnya perusahaan sawit di dalam negeri menjadi sorotan publik saat permasalahan minyak goreng tak kunjung selesai. Pemerintah mencatat ada produsen yang tidak mendukung kebijakan pemerintah terkait pengendalian harga minyak goreng.
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh menilai perkara perusahaan kelapa sawit di Indonesia masuk kategori masalah yang besar. Pasalnya operasional perusahaan berkaitan dengan izin hingga Hak Guna Usaha (HGU).
"Jangan-jangan ada yang gak punya izin, jangan-jangan ada yang gak terdaftar, itu masalah tersendiri dan besar sekali. Jadi kita secara komprehensif (pengumpulan data) sehingga kita punya peta secara keseluruhan," ujar Ateh dalam konferensi pers, Selasa (14/6/2022).
Meski begitu, Ateh mengakui belum memiliki data komprehensif terkait dengan persoalan perusahaan kelapa sawit ini. Pengakuan ini setelah pemerintah meminta BPKP melakukan audit atau investigasi terhadap sejumlah perusahaan yang dinilai tidak menaati kebijakan pemerintah.
Perusahaan yang akan diaudit adalah perusahaan yang tidak mendukung kebijakan pemerintah terkait pengendalian harga minyak goreng.
"Ini bukan masalah kita memeriksa perusahaan kelapa sawit, tapi kita memeriksa penggunaan izin kita secara keseluruhan," katanya.
