Share

Kenaikan UMP Jakarta Dibatalkan PTUN, Gaji Pekerja di DKI Jakarta Turun?

Advenia Elisabeth, MNC Portal · Selasa 12 Juli 2022 18:18 WIB
https: img.okezone.com content 2022 07 12 320 2628363 kenaikan-ump-jakarta-dibatalkan-ptun-gaji-pekerja-di-dki-jakarta-turun-Y5bxQJuZxe.jpg PTUN Batalkan Kenaikan UMP Jakarta 2022. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta memenangkan gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Anies Baswedan soal Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022.

Amar putusan dilakukan secara elektronik itu mengabulkan seluruh gugatan dari para pengusaha. Demikian hasil keputusan PTUN dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Jakarta, Selasa (12/7/2022).

Penggugat yakni Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta.

Baca Juga: Gugat Kenaikan UMP 2022, Pengusaha Cari Kepastian Hukum

"Menyatakan Batal Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021. Mewajibkan kepada Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru mengenai Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 berdasar Rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta Unsur Serikat Pekerja/ Buruh Nomor : I/Depeprov/XI/2021, tanggal 15 November 2021 sebesar Rp. 4.573.845," tulis amar putusan dalam SIPP PTUN yang dilihat MNC Portal Indonesia.

Sebelumnya, Apindo DKI Jakarta menggungat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kenaikan UMP DKI Jakarta 2022.

Wakil Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) DKI Jakarta Nurjaman mengatakan, pihaknya menyiapkan berkas-berkas untuk diserahkan pihak terkait.

Baca Juga: Pengusaha Tolak Kenaikan UMP 2022 hingga Gugat ke Pengadilan

"Kami mengajukan gugatan ke PTUN yang gugatannya ke Pak Gubernur atas kebijakan UMP itu. Mudah-mudahan berkas bisa cepat selesai minggu ini,kita tinggal merapikan saja," kata Nurjaman Senin 3 Januari 2022.

Adapun surat edaran yang keluarkan Apindo DKI Jakarta menghimbau kepada para pengusaha Ibu Kota untuk tidak melakukan pembayaran UMP 2022 atas dasar Kepgub 1517, selama masih dalam proses gugatan di PTUN, karena penetapan besarannya tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan-perundangan yang berlaku khususnya PP-36.

"Penetapan besaran UMP DKI Jakarta tahun 2022 bagi karyawan yang bekerja kurang dari 1 tahun adalah mengikuti Keputusan Gubernur 1395, tertanggal 19 November 2021, yang sudah sesuai dg peraturan perundangan yang berlaku khususnya PP-36, yaitu sebesar Rp.4.453.935," tulis edaran tersebut dikutip MNC Portal Indonesia.

Dalam hal ini, pihak Apindo memohon agar pengusaha DKI Jakarta bisa bekerja sama mengikuti himbauan yang telah ditetapkan.

"Bersama ini kami mohon para pengusaha mengikuti himbauan ini, agar langkah kebijakan pengusaha sejalan dengan upaya hukum yang sedang diperjuangkan DPP Apindo DKI Jakarta," tutup edaran Apindo.

Untuk diketahui, gugatan yang diajukan oleh pihak pengusaha di antaranya membatalkan Kepgub Nomor 1517 dan menghidupkan kembali Kepgub yang lama.

Gugatan itu diajukan karena menurut pengusaha aturan yang dilayangkan Anies yakni (Kepgub) yakni Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP Tahun 2022, telah melanggar aturan. Adapun gugatan lainnya karena Apindo menilai Anies telah melanggar aturan dari pemerintah pusat.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini