Share

NIK Jadi NPWP Diklaim untuk Administrasi Perpajakan Tertib

Ikhsan Permana, MNC Portal · Rabu 27 Juli 2022 17:01 WIB
https: img.okezone.com content 2022 07 27 320 2637321 nik-jadi-npwp-diklaim-untuk-administrasi-perpajakan-tertib-ueec8griRT.jpeg NIK Jadi NPWP (Foto: Okezone)

JAKARTA - Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Neilmaldrin Noor menyatakan pengintegrasian Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) dilakukan untuk menertibkan administrasi perpajakan.

Dengan menggunakan NIK sebagai NPWP, artinya semua penduduk sudah berada di dalam sistem perpajakan ataupun sistem di DJP.

"Ini dilakukan untuk memperbaiki sistem administrasi perpajakan, masih banyak wajib pajak ataupun warga negara yang belum terdata di dalam sistem administrasi perpajakan," ujar Neilmaldrin dalam program Market Review di IDX Channel, Rabu (27/7/2022).

Dia melanjutkan, hal ini juga dilakukan sebagai bentuk dukungan untuk program satu data Indonesia, sehingga dipandang perlu untuk mengatur nomor identitas tunggal yang terstandarisasi dan juga terintegrasi di dalam pelayanan administrasi perpajakan.

"Tidak hanya administrasi perpajakan sebetulnya, administrasi pelayanan publik lainnya juga," jelasnya.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Sebagai informasi, Pemerintah resmi meluncurkan penggunaan NIK sebagai NPWP yang berlaku mulai 14 Juli 2022. Penggunaan NIK sebagai NPWP tersebut akan ditransisikan sampai dengan 2023, dan berlaku 1 Januari 2024 secara penuh.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini