Share

Borong Laptop Lokal, Negara Hemat Anggaran Rp1,8 Triliun

Heri Purnomo, iNews · Jum'at 29 Juli 2022 18:00 WIB
https: img.okezone.com content 2022 07 29 320 2638703 borong-laptop-lokal-negara-hemat-anggaran-rp1-8-triliun-PXtDlGTd4G.png Pemerintah Borong Laptop Lokal. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengungkapkan bahwa konsolidasi pengadaan laptop produk dalam negeri (PDN) dapat mengefisensi anggaran pendanaan sebesar Rp1,8 triliun.

Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas menjelaskan, pemerintah melakukan konsolidasi pengadaan laptop dalam negeri untuk pengadaan Tahun Anggaran 2022 di berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah senilai Rp6,33 triliun yang terdiri atas TIK pendidikan Rp3,42 triliun dan TIK administrasi perkantoran Rp2,92 triliun.

Baca Juga: Keren! Produk Makanan dan Minuman RI Jadi Perhatian Pasar Afrika

Melalui konsolidasi ini, negara berhasil melakukan efisiensi Rp1,8 triliun terdiri atas Rp951,3 miliar untuk laptop TIK pendidikan dan Rp867,2 miliar untuk laptop administrasi perkantoran.

Lebih lanjut, Anas menjelaskan terdapat perbandingan harga hasil konsolidasi dengan harga tayang terendah di e-Katalog untuk produk yang sama.

Adapun untuk Laptop TIK dan Media Pendidikan (Chromebook) DAK Fisik Pendidikan 2022 Harga tayang di E-Katalog senilai Rp7.100.000 dan untuk harga hasil konsolidasi menjadi Rp5.550.000, sedangkan untuk Laptop Administrasi Perkantoran harga yayang di E-Katalog sebesar Rp15.300.000 dan harga hasil konsolidasi menjadi Rp11.800.000.

Baca Juga: Keren! Laptop Made in Indonesia Siap Penuhi Kebutuhan Nasional

"Dengan adanya konsolidasi kita mendapatkan efisiensi 27,9% untuk TIK , kemudian untuk kategori administrasi 29,7%. Nah kalau selama ini belanjanya satu-satu langsung lewat penyedia, ternyata kita tidak mendapatkan signifikan," katanya.

"Namun setelah adanya konsolidasi ini kita kerjakan maka kita langsung ke produsennya tidak lagi ke reseller. Sehingga dengan demikian kita mendapatkan efisiensi Rp1,8 triliun," tambahnya.

Anas mengatakan bahwa program konsolidasi ini bertujuan untuk melakukan efisiensi dan sekaligus percepatan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah.

Dia memastikan konsolidasi ke depan bisa dilakukan melalui kodefikasi barang yang saat ini sedang dirampungkan bersama Kementerian Keuangan dan BPS.

"Kodefikasi barang ini targetnya adalah supaya jenis produk yang dibelanjakan oleh pemerintah terdeteksi mengenai berapa kebutuhan dan berapa belanjanya," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini