Share

Erick Thohir Beberkan 3 Kriteria BUMN yang Layak Dibubarkan

Suparjo Ramalan, iNews · Sabtu 30 Juli 2022 14:18 WIB
https: img.okezone.com content 2022 07 30 320 2639098 erick-thohir-beberkan-3-kriteria-bumn-yang-layak-dibubarkan-6i8djXtg02.jpg Erick Thohir Soal BUMN Dibubarkan. (Foto: Okezone.com/KBUMN)

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir membeberkan tiga kreteria utama BUMN yang layak dibubarkan. Terkini ada Istaka Karya yang akhirnya pailit.

Kreteria pertama, BUMN yang terus menerus merugi, khususnya perusahaan yang tidak lagi beroperasi. Erick menyebut BUMN yang tidak sehat secara operasional dan keuangan hanya menjadi beban bagi negara.

"Perusahan yang tidak sehat hanya jadi beban negara dan rakyat juga. Kita harus pastikan BUMN sehat dan memberikan kontribusi besar," ujar Erick dalam diskusi bertajuk 'Upaya Erick Thohir Wujudkan BUMN Sehat' di dikutip Jumat (30/7/2022).

Baca Juga: Masuk Daftar BUMN 'Zombie', Pengembangan Armada Niaga Nasional Segera Dibubarkan

Kriteria kedua, BUMN yang mendapat suntikan anggaran negara atau Penyertaan Modal Negara (PMN), namun bisnid perusahaan tetap stagnan atau tudak berkembang.

Kriteria ketiga, penutupan akan dilakukan terhadap BUMN yang jenis usahanya sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Dengan perampingan tersebut, Erick ingin BUMN lebih fokus pada ekonomi atau menjadi perusahaan skala besar yang menjadi penyeimbang dalam pasar global.

Baca Juga: Erick Thohir Proses Pembubaran 4 BUMN

Dia menilai perampingan BUMN terbukti memberikan hasil yang memuaskan dalam sisi peningkatan kontribusi BUMN kepada negara. Tercatat kontribusi BUMN dalam 3 tahun terakhir mencapai Rp1.198 triliun.

"Alhamdulillah tiga tahun terakhir sudah memberikan Rp 1.198 triliun, artinya naik Rp 68 triliun dari tiga tahun sebelumnya. Ini akan terus kita dorong guna memastikan BUMN sehat," kata Erick menambahkan.

Baca Juga: Wujudkan Indonesia Sehat 2025, Lifebuoy dan Halodoc Berkolaborasi Berikan Akses Layanan Kesehatan Gratis

Saat ini ada 6 BUMN yang telah dibubarkan Pengadilan Negeri (PN). Proses ini dilakukan melalui proses hukum yang panjang. Lalu, adanya rekomendasi dari Kementerian BUMN selaku pemegang saham.

"Kalau sudah tidak beroperasi ya pasti sudah selesai. Perusahaan-perusahaan yang ditutup ini kan sudah tidak berjalan dari 2008 dan tidak dilakukan apa-apa. Saya kalau sudah tidak aktif, menurut saya kejam kalau dibiarkan karena tidak memberikan kepastian kepada pegawai, suplier dan lain-lain," katanya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini