Share

Tuntutan DPR pada RAPBN 2023, Lindungi Daya Beli dan Sejahterakan Rakyat

Feby Novalius, Okezone · Selasa 16 Agustus 2022 14:32 WIB
https: img.okezone.com content 2022 08 16 320 2648873 tuntutan-dpr-pada-rapbn-2023-lindungi-daya-beli-dan-sejahterakan-rakyat-WSaskFuZo7.jfif DPR Tuntut Ini pada RAPBN 2023. (Foto: Okezone.com/YouTube Setpres)

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menuntut APBN 2023 bisa menjaga daya beli dan melindungi masyarakat. Di mana pemulihan ekonomi masih berlangsung hingga 20223.

“Dalam kondisi pemulihan sosial dan ekonomi, maka APBN 2023 dituntut untuk dapat berfungsi dalam menggerakan roda ekonomi. melakukan perlindungan daya beli, menyediakan perlindungan sosial serta mengamankan produktivitas sektor pangan, sektor energi dan memperkuat industri strategis nasional,” ujar Ketua DPR RI Puan Maharani, dalam rangka Pidato Presiden RI pada penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2023 beserta Nota Keuangannya, Selasa (16/8/2022).

Baca Juga: Ketua DPR Ingatkan Kemampuan Keuangan Negara di 2023

Puan juga meminta APBN menjadi instrumen dalam melaksanakan pembangunan nasional di berbagai bidang yang tidak dapat ditunda seperti di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, infratruktur, pemberdayaan rakyat dan lain sebagainya.

“Pemerintah agar telah merumuskan program kerja untuk meningkatkan ketahanan energi nasional dan ketahanan pangan ditengah ancaman krisis global terkait energi dan pangan. Pemerintah agar telah memperhatikan pembangunan kedaulatan pangan nasional dengan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani,” ujarnya.

Dalam kebijakan transfer daerah, lanjut Puan, pemerintah agar telah mengoptimalkan implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yang baru, sehingga Pemerintah Daerah memiliki kemampuan yang mumpuni dalam menjalankan pembangunan daerah dan kualitas belanja pemerintah daerah semakin meningkat. Kemajuan Daerah adalah Kemajuan Indonesia.

Baca Juga: Jokowi Bilang Pemberian Subsidi BBM Rp502 Triliun Agar Harga Bensin Tidak Tinggi

“Begitu berat dan banyaknya tugas yang akan dilaksanakan melalui instrumen APBN, oleh karena itu Pemerintah agar telah menyusunnya secara cermat, efektif dan efisien,” ujarnya.

Dalam ruang fiskal yang terbatas, konsolidasi fiskal APBN 2023 kembali membatasi besaran defisit pada nilai 3% dari PDB. Pemerintah agar telah mengantisipasi besaran defisit APBN 2023, yang dapat menyediakan ruang fiskal yang antisipatif terhadap beban kenaikan belanja pemerintah pusat khususnya akibat krisis energi, serta tetap dapat mengelola pembiayaan agar dapat memberikan ruang fiskal bagi APBN pada tahun-tahun berikutnya.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

DPR RI akan mendukung upaya terbaik Pemerintah dalam menjaga kemampuan APBN, baik melalui tata kelola alokasi APBN maupun langkah politik hukum, sehingga dapat menjalankan fungsi APBN untuk menanggulangi kemiskinan, mensejahterahkan rakyat, menyelengarakan pemerintahan, dan/atau dalam mengantisipasi krisis ekonomi.

Berbagai kesepakatan, rekomendasi, dan catatan dalam pembicaraan pendahuluan di Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF), agar telah dirumuskan Pemerintah di dalam kebijakan dan program kerja Pemerintah pada RAPBN Tahun 2023 dan Nota Keuangannya.

“APBN, sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, semakin dituntut untuk memberikan hasil dan manfaat yang dirasakan sebesar-besarnya oleh rakyat,” ujarnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini