Share

6 Provinsi Dapat Penghargaan Perlindungan Konsumen, Mendag: Mereka Penggerak Ekonomi RI

Advenia Elisabeth, MNC Portal · Kamis 01 September 2022 10:52 WIB
https: img.okezone.com content 2022 09 01 320 2658701 6-provinsi-dapat-penghargaan-perlindungan-konsumen-mendag-mereka-penggerak-ekonomi-ri-vl2F4c5h6q.JPG Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Sebanyak enam provinsi di Indonesia mendapat penghargaan perlindungan konsumen dari Kementerian Perdagangan.

Apresiasi ini diberikan kepada pemerintah daerah yang telah mendukung upaya perlindungan konsumen di wilayahnya masing-masing.

Adapun enam daerah tersebut meliputi Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Bali, Provinsi Sumatra Utara, dan Provinsi Kalimantan Barat.

BACA JUGA:Mendag Pastikan Harga Telur Ayam Turun 2 Minggu Lagi

Dengan rincian, enam pasar rakyat yang memenuhi syarat Standar Nasional Indonesia (SNI) yaitu berada di Kota Samarinda, Kota Padang, Kota Semarang, Kota Malang, Kota Mataram, dan Kabupaten Karawang.

Di samping itu, ada juga terdapat 17 Daerah Tertib Ukur, serta 4 daerah yang mewakili 337 Pasar Tertib Ukur.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyampaikan, konsumen merupakan ujung tombak dalam peningkatan perekonomian nasional maupun lokal.

"Untuk itu, masyarakat konsumen perlu terus diperhatikan, ditumbuhkembangkan, dan dilindungi agar menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan,โ€ ujarnya dikutip dari keterangan resminya, Kamis (1/9/2022).

Mendag mengungkapkan hingga saat ini terdapat 76 Daerah Tertib Ukur, 2.219 Pasar Tertib Ukur, 60 pasar rakyat ber-SNI Pasar Rakyat.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Meningkatnya jumlah pemerintah daerah yang menerima penghargaan perlindungan konsumen menunjukkan adanya komitmen kuat dari pemerintah, baik pemerintah pusat.

Serta pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat konsumen di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional.

Dia pun menuturkan perlindungan kepada masyarakat konsumen yang telah dilakukan pemerintah daerah merupakan salah satu upaya yang dapat mempercepat kembalinya pertumbuhan ekonomi lokal di daerah masing-masing dan tentunya ekonomi nasional.

Di mana ini bisa meningkatkan dan menumbuhkan kembali kepercayaan dalam bertransaksi serta memberikan perlindungan terhadap peredaran barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Untuk memastikan kesinambungan penyelenggaraan perlindungan konsumen di daerah, Mendag berpesan kepada para kepala daerah untuk mengawal pembentukan dan aktivasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di daerah, sehingga dapat memfasilitasi penanganan pengaduan konsumen, penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan konsumen melalui Gerakan Masyarakat Melek Metrologi (3M) untuk meningkatkan pemahaman masyarakat di bidang metrologi legal.

โ€œGerakan ini diharapkan dapat mengubah perilaku masyarakat agar lebih peduli terhadap ukuran, takaran, dan timbangan khususnya dalam transaksi perdagangan, serta pembentukan Pasar Rakyat ber-SNI dan Pasar Tertib Ukur untuk menumbuhkan daya saing pasar rakyat di tengah persaingan dengan pasar modern,โ€ pungkasnya.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini