JAKARTA - Pemerintah Indonesia telah mulai menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai salah satu bentuk pengalihan subsidi BBM meski permasalahan data, yang membuat penyalurannya tidak tepat sasaran, belum rampung.
Apakah upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki data bisa membuat penyaluran bansos lebih baik?
Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan pihaknya bakal memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) setiap bulan untuk memastikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM tepat sasaran.
“Jadi di UU itu sebetulnya satu tahun dua kali, tapi karena kondisi perubahan di daerah itu cukup pesat maka kemudian kita melakukan perubahan [DTKS] setiap bulan. Jadi setiap bulan, saya membuat SK baru,” kata Risma dalam keterangan persnya, Sabtu (03/09), dikutip dari situs Sekretariat Kabinet RI.
Dia menambahkan, Kementerian Sosial memiliki 70.000 pendamping di seluruh Indonesia untuk melakukan pengecekan dan verifikasi data penerima bansos di lapangan.
Selain itu, masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi dalam pembaruan data lewat menu Usul dan Sanggah pada aplikasi Cek Bansos maupun command center Kemensos.
Selain BLT, pemerintah menyiapkan Bantuan Subsidi Upah sebesar Rp 600 ribu untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan. Kemudian, pemerintah pusat menginstruksikan kepada Pemda menggunakan 2% dana transfer umum sebesar Rp 2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojol dan nelayan.