Deteksi Dini Kenaikan Inflasi, Sri Mulyani Minta Pemda Gunakan DAU dan DBH
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai peranan gubernur, bupati dan walikota menjadi sangat penting dalam menurunkan inflasi di daerah. Termasuk mendeteksi secara dini kemungkinan pergerakan dari harga-harga terutama pangan, angkutan dan yang lainnya, juga menggunakan instrumen APBN dan APBD.
"Kalau di daerah itu ada dana dari transfer umum, yaitu DAU dan DBH, 2% itu bisa digunakan untuk meredam potensi kenaikan di daerah," ujar Sri di kompleks Istana Negara di Jakarta, Selasa (13/9/3022).
Baca Juga: Harga Pertalite Naik, Inflasi di RI Bisa Tembus 6,8% pada 2022
Dana ini, sebut dia, bisa digunakan untuk berbagai hal, mulai dari membantu transportasi di daerah masing-masing dan juga untuk bisa meredam kenaikan harga BBM.
"Atau bisa memberi langsung intervensi dari distribusi dan dari sisi keberadaamln atau jumlah dari suplai barang-barang tersebut. Itu yang diharapkan dari para pimpinan daerah," ungkap Sri.
Baca Juga: Atasi Inflasi Pangan Bergejolak, Ini Langkah Kemenkeu
Dia mengatakan bahwa pihaknya akan kontiyu terus, memantau kesigapan pemerintah daerah (Pemda) dalam menggunakan APBD-nya dalam mnggu-minggu ke depan.
"Juga kemarin sudah disampaikan Pak Presiden, Mendagri mengenai penggunan dana tidak terduga. Itu masih ada Rp9,5 triliun, kalo yang transfer umum itu sekitar Rp2,7 triliun," tambah Sri.
Ini semua diharapkan agar Pemda bisa menggunakan dananya secara cepat, tepat dam akuntabel untuk bisa menangani potensi kenaikan harga.
"Bahkan bisa digunakan untuk bansos. Jadi, itu semua adalah tujuan dari keputusan yang dilakukan kemarin bisa berdampak, dan dampak negatifnya bisa diminimalkan melalui langkah-langkah di Pemda," pungkas Sri.
(Feby Novalius)
