Share

Pensiunkan 3 PLTU Batu Bara, Menteri ESDM Colek Bank Dunia dan ADB

Rizky Fauzan, MNC Portal · Jum'at 16 September 2022 16:49 WIB
https: img.okezone.com content 2022 09 16 320 2669075 pensiunkan-3-pltu-batu-bara-menteri-esdm-colek-bank-dunia-dan-adb-tmfleqUctx.jpg 3 PLTU Batu Bara Segera Dipensiunkan. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan tiga Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara yang akan segera diakhiri masa operasionalnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan rencana PLTU yang akan dipensiunkan sudah masuk ke dalam uji kelayakan (feasibility study). Namun dirinya masih enggan menyebutkan PLTU mana saja yang akan dihentikan dalam waktu dekat ini.

Dia menuturkan, pihaknya bekerja sama dengan World Bank dan Asian Development Bank (ADB) terkait pembiayaan untuk memensiunkan PLTU ini.

Baca Juga: 3 PLTU Segera Dipensiunkan Tahun Ini

"Ini sekarang sedang dibahas dengan World Bank, ADB. Mudah-mudahan ini bisa concluded di akhir tahun. Mudah-mudahan sebelum G20 (November di Bali)," tutur Arifin saat ditemui wartawan di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (16/09/2022).

Dia pun enggan mengatakan apakah dana pemensiunan PLTU ini sudah tersedia atau belum.

"Itu ada sudah dalam FS, itu tidak boleh diungkapkan," ucapnya.

Sebelumnya, Arifin sempat menyebut bahwa berdasarkan kajian, setidaknya terdapat 33 lokasi PLTU dengan total kapasitas mencapai 16,8 Giga Watt (GW) yang bisa dipensiunkan.

Baca Juga: Keren, Limbah Batu Bara PLTU Jadi Pondasi Jalan

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah resmi melarang pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara. Tak hanya itu, Presiden pun meminta Menteri untuk menyusun peta jalan percepatan pengakhiran atau mempensiunkan PLTU yang masih beroperasi saat ini.

Kebijakan tersebut resmi tertuang dalam Peraturan Presiden No.112 tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Listrik.

Peraturan Presiden ini ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 13 September 2022 dan berlaku efektif pada saat diundangkan yakni sama seperti tanggal penetapan, 13 September 2022.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Adapun kebijakan tersebut ditujukan dalam rangka transisi energi sektor ketenagalistrikan. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 3. Pada Pasal 3 (1) berbunyi:

"Dalam rangka transisi energi sektor ketenagalistrikan, Menteri menyusun peta jalan percepatan pengakhiran masa operasional PLTU yang dituangkan dalam dokumen perencanaan sektoral," bunyi pasal tersebut.

Namun di sisi lain, pada ayat 4 disebutkan bahwa pengembangan PLTU baru dilarang, kecuali salah satunya bagi PLTU yang telah ditetapkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini