Share

Percepat Pendaftaran Tanah, Kementerian ATR Harap BPHTB Dihapus

Iqbal Dwi Purnama, Okezone · Senin 19 September 2022 09:23 WIB
https: img.okezone.com content 2022 09 19 320 2670192 percepat-pendaftaran-tanah-kementerian-atr-harap-bphtb-dihapus-EZT0iralL5.jpg Ilustrasi sertifikat tanah. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Naisonal melalui Badan Pertanahan Naisonal (BPN) Provinsi Lampung mengharapkan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) bisa dihapuskan.

Hal tersebut bertujuan untuk mempercepat penyelesaian program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap).

Kepala Kantor Wilayah BPN Lampung, Dadat Dariatna mengatakan memang dalam pelaksanaan program PTSL ini perlu kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk percepatan penyelesaiannya.

ย BACA JUGA:Punya Sertifikat, Harga Jual Tanah Lebih Tinggi Dibanding Girik

"Untuk pemerintah daerah mungkin bisa bantu bagaimana Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ini bisa nihil, sehingga masyarakat tidak ragu menyertipikatkan tanahnya," ujar Dadat dalam pernyataan tertulisnya, Minggu (18/9/2022).

Menurutnya, dengan dihapuskanya BPHTB bisa membuat masyarakat menjadi proaktif dalam penyiapan berkas dan pemasangan tanda batas, hal ini akan memudahkan petugas BPN di lapangan.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Dadat menjelaskan pemerintah telah menetapkan Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung menjadi salah satu wilayah yang potensial untuk pembangunan sektor industri maritim.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk menarik para pelaku usaha bidang industri maritim, pemerintah bersama masyarakat harus gotong royong memberikan kepastian hukum hak atas tanah di Tanggamus.

Upaya yang dilakukan bisa melalui program PTSL di mana hasil program tersebut dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat atas tanah yang dimiliki.

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Endro Suswantoro Yahman meminta masyarakat untuk segera membuat sertifikat tanahnya melalui program PTSL yang sedang digencarkan pelaksanaanya oleh Kementerian ATR/BPN.

โ€œKita harus bisa jaga-jaga apabila nanti Kabupaten Tanggamus mengalami perubahan besar di masa yang akan datang. Jangan sampai ketika dalam proses pembangunan industri maritim ini, ketika para pendatang atau investor butuh tanah kita tidak siap,โ€ pungkasnya.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini