Share

Biaya Keberangkatan Kerja ke Inggris Capai Rp70 Juta, Pekerja Migran Protes

Agregasi BBC Indonesia, Jurnalis · Jum'at 23 September 2022 10:13 WIB
https: img.okezone.com content 2022 09 23 320 2673331 biaya-keberangkatan-kerja-ke-inggris-capai-rp70-juta-pekerja-migran-protes-tCnJsAnOLo.png Pekerja Protes Mahalnya Biaya Keberangkatan Kerja ke Luar Negeri. (Foto: okezone.com)

JAKARTA - Pekerja migran protes besarnya biaya keberangkatan hingga Rp100 juta ke agen penyalur. Biaya keberangkatan kerja ini pun menjadi ganjalan utama pekerja Indonesia yang ingin berkarier di luar negeri.

Advokasi Perlindungan Pekerja Migran, Migrant Care mengkritik besarnya biaya yang ditetapkan PT AMI sebesar Rp45 juta. Di mana dana tersebut mencakup pelatihan dan biaya perusahaan sebesar Rp20 juta.

Ketua Pusat Studi Migrasi, Migrant Care, Anis Hidayah mengatakan biaya seperti ini dikategorikan ilegal karena seharusnya penempatan tenaga kerja tidak dikenakan biaya.

Baca Juga: Biaya Keberangkatan Pekerja ke Inggris Capai Rp70 Juta, Kemnaker Bilang Begini

Menurutnya, biaya penempatan dan biaya pelatihan yang dikenakan pada pekerja melanggar Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran.

"Berdasarkan Pasal 30 UU Perlindungan Pekerja migran, mereka tidak dapat dikenai biaya, itu diperkuat dengan peraturan BP2MI No 9, 2020 tentang bebas biaya bagi para pekerja migran," kata Anis, dikutip dari BBC Indonesia, Jumat (23/9/2022).

"Sementara Pasal 30 huruf O, disebutkan pelatihan bagi para pekerja migran disediakan dari pemerintah pusat dengan biaya dari fungsi pendidikan, sehingga pekerja migran tak perlu ditraining pra pemberangkatan, apalagi pekerjaan di Inggris sudah ada on the job training (pelatihan dan dibayar), mestinya tidak boleh dan harus dipertanyakan karena melanggar kalau ditarik biaya, harusnya free (bebas biaya)," tambahnya.

Baca Juga: Komitmen Kerja Orang Indonesia Diakui Inggris

Menyangkut biaya puluhan juta lain di luar Rp45 juta yang ditetapkan oleh PT Al Zubara, Anis menuding penyalur di daerah "terkoneksi dengan perusahaan penempatan".

"Calo tak kerja secara mandiri tapi terkoneksi dan berjejaring dengan perusahaan penempatan apakah secara formal ataupun informal. Jadi sebagian di antara mereka juga petugas lapangan perusahaan untuk merekrut orang.

"Calo masih subur karena pengawasan dan penegakan hukum tidak jalan," kata Anis lagi.

Namun Didi Haryanto dari PT Al Zubara mengatakan pelatihan mereka lakukan karena salah satu persyaratan penempatan pekerja migran adalah sertifikasi, jadi kami harus mendidik mereka sesuai dengan job yang ada.

“Misalnya pertanian, kami kerja sama dengan perkebunan stroberi yang punya kualifikasi minimal mengenal sistem penanaman, pemeliharaan sampai panen dan pasca panen. Itu persyaratan di Indonesia sehingga kami melakukan itu,” tambah Didi.

Tetapi para pekerja di Indonesia yang telah tiba di Inggris mendapatkan pelatihan sambil bekerja, "on the job training", termasuk di Clock House Farm.

“Mereka tidak diharapkan untuk mendapat pelatihan [di negara asal] sebelum mereka tiba. Kami menyediakan semua itu. Jadi saat tiba, mereka langsung bekerja sambal dilatih [dan mendapatkan gaji],” irektur Pengelola Clock House Farm, Oli Pascall.

Menyangkut biaya pelatihan ini, Direktur Jendral Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Suhartono,

mengakui ada pelatihan kerja oleh PT AMI di di Balai Besar Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini