Share

Sindir Perbankan, Menteri Bahlil: Penyaluran Kredit Tidak Fair pada UMKM

Iqbal Dwi Purnama, Okezone · Kamis 20 Oktober 2022 13:58 WIB
https: img.okezone.com content 2022 10 20 320 2691022 sindir-perbankan-menteri-bahlil-penyaluran-kredit-tidak-fair-pada-umkm-xsvlhAsMQ3.jfif Menteri Bahlil Sebut Kredit untuk UMKM Masih Minim. (Foto: Okezone.com/Kemenkop)

JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyindir perbankan. Menurutnya, penyaluran kredit untuk UMKN dan non-UMKM masih belum adil.

"Ada yang kurang dari perbankan, perbankan ini himpun uang dari masyarakat tetapi penyaluranya tidak fair terhadap UMKM," ujar Bahlil dalam sambutannya pada acara Pembagian NIB di Graha Jalapuspita Jakarta, Kamis (20/10/2022).

Baca Juga: Erick Thohir: Pinjaman BRI 85% untuk UMKM

Bahlil mencontohkan, pada 2021 yang lalu secara akumulatif perbankan mengalirkan kredit sekitar Rp6.000 triliun lebih, adapun kredit yang dibawa ke luar Rp300 triliun, sedangkan sisanya UMKM hanya mendapat porsi tidak lebih dari 20%.

"Sekitar Rp5.700 tirliun (kredit perbankan), UMKM tidak lebih dari Rp1.127 triliun, ini yang diperintahkan Presiden, porsi untuk UMKM di tahun 2024 minimal harus mencapai 30%," kata Bahlil.

Baca Juga: UMKM Sulit Ajukan Pinjaman ke Perbankan, BKPM: Silakan Buat NIB

Bahlil pun sangat menyayangkan hal tersebut, karena penyumbang PDB (produk domestik bruto) Indonesia mayoritas atau sekitar 61% dikontribusikan dari sektor UMKM. Bahkan mereka juga menciptakan peluang kerja baru untuk masyarakat.

"Tenaga kerja di Indonesia 131 juta kontribusi UMKM itu 120 juta," lanjut Bahlil.

Baca Juga: Hadirkan Acara Meet Eat Inspire, Hypernet Technologies Tawarkan Layanan untuk Produk Server dan Storage

Follow Berita Okezone di Google News

Oleh sebab itu, dengan dukungan kemudahan perizinan melalui sistem OSS ini bisa mempercepat penerbitan NIB (Nomor Induk Berusaha), beriringan dengan itu diaharapkan perbankan juga memberikan kemudahan dalam pengajuan pinjaman dari UMKM.

"Sudah ngurusnya (dahulu) susah, di pungut biaya lagi, ke kelurahan harus setor, ke Dinas juga sama, itu pengalaman pribadi saya, sekarang sudah ada OSS tidak perlu ketemu kepala dinas, walikota, bupati, langsung izin bisa keluar (lewat oss)," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini