JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengungkapkan bahwa Indonesia siap menghentikan secara dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara dengan total kapasitas sebesar 9,1 gigawatt (GW) pada tahun 2027.
"Langkah ini merupakan diversifikasi energi sebagai hasil kami untuk Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 bulan depan," kata Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Indonesia's Economic Priorities yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa (25/10/2022).
Selain itu, langkah diversifikasi energi lainnya yakni pemanfaatan biofuel, pembangkit energi terbarukan seperti tenaga surya, tenaga air, dan alternatif energi baru berbasis listrik, termasuk tenaga nuklir yang sedang dipertimbangkan.
Dia menuturkan, Indonesia telah mengadopsi dua pendekatan luas untuk memenuhi target agenda perubahan iklim, yakni melalui langkah-langkah diversifikasi energi dan langkah-langkah konservasi energi.
BACA JUGA:Bye! PLTU Batu Bara Dipastikan Ditutup pada 2050
Indonesia telah berkomitmen pada Perjanjian Paris melalui Nationally Determined Contribution (NDC) untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29 persen paling lambat tahun 2030 dan emisi nol karbon bersih pada tahun 2060 atau lebih awal.
Komitmen tersebut sangat penting mengingat bencana alam yang dihadapi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir merupakan dampak dari perubahan iklim, seperti banjir dan tanah longsor.
Airlangga menilai meski saat ini ekonomi Indonesia sedang melambat, namun kondisi tersebut bisa dimanfaatkan untuk menggencarkan reformasi struktural ekonomi, seperti yang berkaitan dengan perubahan iklim.
Follow Berita Okezone di Google News
Selama periode pandemi, Indonesia menerbitkan omnibus law yang merupakan reformasi terpadu yang mempengaruhi sekitar 70 undang-undang di 11 klaster ekonomi, yang dalam keadaan normal mungkin membutuhkan waktu 70 tahun untuk menyelesaikannya.
"Kami melakukannya selama pandemi Covid-19. Jadi ketika pandemi hampir berakhir, barulah kami memulai restrukturisasi dan transformasi ekonomi tersebut," tegasnya.
Sebagaimana diketahui, Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PLN, Hartanto Wibowo mengatakan bahwa PLN telah menyusun peta jalan atau roadmap untuk mendukung pencapaian target Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060 yang dicanangkan oleh pemerintah.
“Di dalam inisiatif itu kita punya berbagai program, salah satu programnya adalah early retirement PLTU dan kita akan membangun pembangkit EBT (energi baru terbarukan),” ujar Hartanto.
Sejauh ini, program early retirement PLTU PLN telah berbuah penandatanganan Principal Framework Agreement antara PLN dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA).
Lewat Principal Framework Agreement itu, kedua perusahaan pelat merah tersebut melakukan penjajakan untuk salah satu PLTU, yakni PLTU Pelabuhan Ratu, Jawa Barat.
Hartanto mengatakan ada tiga opsi skema pensiun dini yang dipertimbangkan PLN untuk membiayai pensiun dini PLTU, pertama adalah write off from PLN's book, spin off with blended financing dan IPP refinancing.
"Dalam kerja sama dengan PTBA ini, kemungkinan proses pensiun dini PLTU akan dilakukan melalui skema spin off with blended financing dengan komitmen mempersingkat masa pengoperasian PLTU menjadi 15 tahun dari yang sebelumnya 24 tahun," kata Hartanto.
Hartanto menegaskan dengan blended financing ini diharapkan akan didapatkan pendanaan dengan bunga yang lebih murah, sehingga dapat mempercepat penghentian operasi PLTU batubara.
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.
