Indonesia Siap Pensiunkan PLTU Batu Bara di 2027

Selama periode pandemi, Indonesia menerbitkan omnibus law yang merupakan reformasi terpadu yang mempengaruhi sekitar 70 undang-undang di 11 klaster ekonomi, yang dalam keadaan normal mungkin membutuhkan waktu 70 tahun untuk menyelesaikannya.

"Kami melakukannya selama pandemi Covid-19. Jadi ketika pandemi hampir berakhir, barulah kami memulai restrukturisasi dan transformasi ekonomi tersebut," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PLN, Hartanto Wibowo mengatakan bahwa PLN telah menyusun peta jalan atau roadmap untuk mendukung pencapaian target Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060 yang dicanangkan oleh pemerintah.

“Di dalam inisiatif itu kita punya berbagai program, salah satu programnya adalah early retirement PLTU dan kita akan membangun pembangkit EBT (energi baru terbarukan),” ujar Hartanto.

Sejauh ini, program early retirement PLTU PLN telah berbuah penandatanganan Principal Framework Agreement antara PLN dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA).

Lewat Principal Framework Agreement itu, kedua perusahaan pelat merah tersebut melakukan penjajakan untuk salah satu PLTU, yakni PLTU Pelabuhan Ratu, Jawa Barat.

Hartanto mengatakan ada tiga opsi skema pensiun dini yang dipertimbangkan PLN untuk membiayai pensiun dini PLTU, pertama adalah write off from PLN's book, spin off with blended financing dan IPP refinancing.

"Dalam kerja sama dengan PTBA ini, kemungkinan proses pensiun dini PLTU akan dilakukan melalui skema spin off with blended financing dengan komitmen mempersingkat masa pengoperasian PLTU menjadi 15 tahun dari yang sebelumnya 24 tahun," kata Hartanto.

Hartanto menegaskan dengan blended financing ini diharapkan akan didapatkan pendanaan dengan bunga yang lebih murah, sehingga dapat mempercepat penghentian operasi PLTU batubara.

(Zuhirna Wulan Dilla)