Kejar Target Produksi Udang 2 Juta Ton di 2024, RI Butuh Dana Rp365 Triliun
JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan bahwa untuk mengejar target 2 juta ton udang pada akhir 2024 dengan peningkatan nilai ekspor sampai 250% membutuhkan dana sebanyak Rp365 triliun.
"Kita kan butuh ada selahan 24.783 hektare itu kalau kita mau bikin klaster yang 5 hektare butuhnya Rp7 miliar, maka Rp247 ribu dibagi 5 dikali 7 itu kurang lebih Rp365 sekian triliun. Anggaran negara tidak akan mampu untuk itu," kata Direktur Jenderal Perikanan Budidaya TB. Haeru Rahayu di Jakarta, Rabu (26/10/2022).
Sementara itu, Haeru menyebutkan bahwa APBN di KKP hanya Rp6 triliun.
BACA JUGA:Menteri KKP-Menkop Siapkan Koperasi Sediakan Solar Nelayan
Oleh sebab itu dirinya mengatakan, perlu adanya sinergi dari Kementerian/lembaga untuk sama dalam mewujudkan hal tersebut.
"APBN negara itu cuma tiga doang, menyiapkan regulasi, menyiapkan dukungan infrastruktur jasa dan menyiapkan SDM dan undang investor supaya masuk. Maunya begitu," katanya.
"Mohon izin dari Kementerian Investasi, iklim investasi kita juga belum maksimal sehingga mau tidak mau kita masih contoh dalam tanda petik, mohon izin kami tidak maksud mengguri," tambahnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan kalau hal itu perlu memperkuat sinergitas program dan peran lintas sektor melalui crash program.
Crash program meliputi penguatan implementasi Program Prioritas Revitalisasi Tambak, Akselerasi Produksi dan Ekspor Udang untuk tahun 2022-2024.
“Diminta kepada semua K/L dan instansi terkait untuk bisa saling memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk kebangkitan industri udang nasional. Penguatan komitmen eksekusi program, komitmen aksi bersama sangat dibutuhkan saat ini,” ucapnya.
Luhut juga meminta perbankan, institusi penegak hukum, akademisi serta pemerintah daerah untuk bisa mendukung kebangkitan industri udang nasional dengan peran yang proaktif.
“Kepada kalangan perbankan, saya mohon. institusi penegak hukum, para akademisi, pemerintah daerah agar dapat mendukung kebangkitan industri udang nasional ini dengan peran yang proaktif, pemberian skema kredit yang mudah, pemenuhan kepatuhan hukum yang tepat, sehingga kegiatan usaha dapat secara produktif dijalankan, serta terbangun iklim usaha yang kondusif untuk investasi udang nasional,” pungkasnya.
(Zuhirna Wulan Dilla)
