Share

Proyek Uji Kendaraan Standar Internasional, Ini Sederet Keuntungan bagi Industri Otomotif RI

Heri Purnomo, MNC Portal · Senin 31 Oktober 2022 15:48 WIB
https: img.okezone.com content 2022 10 31 320 2698031 proyek-uji-kendaraan-standar-internasional-ini-sederet-keuntungan-bagi-industri-otomotif-ri-q0vdOlUIw2.jpg Sri Mulyani Dukung Proyek Proving Ground. (Foto: Okezone.com/MPI)

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa proyek proving ground di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) di wilayah Bekasi, dapat mendukung industri otomotif Indonesia.

Sebab nantinya Indonesia tidak perlu lagi melakukan pengujian kendaraan di negara tujuan. Sehingga hambatan-hambatan yang selama ini menjadi persoalan dapat terselesaikan dengan adanya proving ground Bekasi.

"Maka proyek ini akan menjadi suatu fasilitas untuk bisa mendukung industri otomotif nasional. Karena kalau kita ekspor kendaraan tidak lagi harus melalui pengujian di negara tujuan. Sehingga technical barrier itu dihilangkan," katanya, dalam sambutan acara seremoni Penandatanganan Proyek KPBU Pengembangan Proving Ground BPLJSKB Bekasi, Jawa Barat, di Gedung Kementerian Keuangan, Senin (31/10/2022).

Baca Juga: Keren! RI Punya Fasilitas Pengujian Kendaraan Standar Internasional Rp1,9 Triliun di Bekasi

Sri Mulyani menyampaikan, Kemenkeu siap memberikan dukungan dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, untuk bekerja sama menggunakan berbagai macam fasilitas pembiayaan inovatif, yang terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan darikementerian dan lembaga.

“Saya tentu berharap bahwa dengan dilaksanakan proyek ini, tentu tidak hanya sekedar biayanya tapi manfaatnya bagi perekonomian nasional, dan tentu juga bagi perekonomian di Bekasi sendiri yang menjadi lokasi akan bisa meningkatkan aktivitas, yaitu tadi mendukung industri otomotif Indonesia sehingga mampu menembus pasar internasional, dan memberikan jaminan keselamatan di dalam negeri dengan standar-standar otomotif yang memang sudah dibakukan baik pada level regional ASEAN maupun internasional," katanya.

Baca Juga: Bertemu Menteri Teknologi Hungaria, Menhub Pelajari Pengelolaan Proving Ground

Di tempat yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan bahwa pengembangan kawasan Proving Ground Bekasi melalui skema KPBU yang diusung Kementerian Perhubungan dapat menghasilkan pengujian tipe kendaraan bermotor yang lebih akurat dan memenuhi standar internasional, sehingga akan meningkatkan aspek keselamatan kendaraan bermotor.

Selain itu, juga mendukung komitmen Indonesia untuk mengendalikan tingkat emisi karbon pada kendaraan, serta mengurangi ketergantungan pendanaan dari APBN.

“Dengan hadirnya Proving Ground sebagai fasilitas pengujian kendaraan terbesar se-Asia Tenggara ini akan meningkatkan daya saing, karena uji coba produk otomotif bisa dilakukan di dalam negeri dan langsung bisa diekspor tanpa harus dilakukan uji coba kembali di luar negeri," katanya.

Baca Juga: Hadirkan Acara Meet Eat Inspire, Hypernet Technologies Tawarkan Layanan untuk Produk Server dan Storage

Follow Berita Okezone di Google News

Adapun Proving Ground merupakan fasilitas pengujian di luar ruangan (outdoor test) sesuai dengan standar internasional yang telah mengadopsi United Nations Agreement Concerning The Adoption of Uniform Conditions of Approval and Reciprocal Recognition of Approval For Motor Vehicle Equipment and Parts (UN Agreement).

Akan ada sekitar 16 fasilitas pengujian sesuai dengan standar internasional United Nation Regulation (UNR) yang rencananya akan diterapkan di negara ASEAN yang tergabung dalam ASEAN Mutual Recognition Agreement.

Ruang lingkup yang akan dikerjasamakan antara lain yaitu: merancang dan membangun fasilitas pengujian dan fasilitas penunjang, pengadaan peralatan pengujian dan fasilitas penunjang, pemeliharaan fasilitas hingga peningkatan kapasitas atau pelatihan sumber daya manusianya.

Sedangkan untuk nilai investasinya, sebesar Rp1,98 triliun menggunakan skema pengembalian investasi availibility payment sebesar Rp339,9 miliar per tahun dengan periode kerja sama proyek selama 17 tahun termasuk 2 tahun masa konstruksi.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini