Share

RI Kalah Kasus Gugatan Ekspor Nikel di WTO, Menteri ESDM: Kita Banding

Rizky Fauzan, MNC Portal · Senin 21 November 2022 17:55 WIB
https: img.okezone.com content 2022 11 21 320 2711951 ri-kalah-kasus-gugatan-ekspor-nikel-di-wto-menteri-esdm-kita-banding-aSz1gMWuJd.jpg Menteri ESDM soal Gugatan Ekspor Nikel di WTO (Foto: Dokumen Kementerian ESDM)

JAKARTA - Pemerintah akan mengajukan banding kepada World Trade Organization (WTO) mengenai kebjiakan larangan ekspor bijih nikel yang dilakukan oleh Indonesia.

Hal ini setelah Indonesia kalah dalam kasus gugatan ekspor nikel di WTO. Keputusan akhir WTO terkait larangan ekspor nikel tersebut telah dinyatakan terbukti melanggar ketentuan WTO. 

"Pemerintah berpandangan bahwa keputusan panel belum memiliki keputusan hukum yang tetap, sehingga masih terdapat peluang untuk banding," ujar Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR RI, Senin (21/11/2022).

BACA JUGA:Bahlil Usul Organisasi Negara Penghasil Nikel, Apa Kata Menteri ESDM? 

Arifin menambahkan, pemerintah Indonesia menilai tidak perlu ada perubahan peraturan atau bahkan mencabut kebijakan yang dianggap tidak sesuai tersebut sebelum ada keputusan sengketa diadopsi Dispute Settlement Body (DSB).

Arifin menjelaskan, pemerintah Indonesia memiliki hak untuk membuat kebijakan yang berdampak pada dalam negeri terlebih dahulu. Apalagi, kebijakan pemerintah berlandaskan pada penguatan hilirisasi yang berdampak pada nilai tambah dalam negeri.

"Kami melihat masih ada peluang untuk memperjuangkan apa yang menjadi kebijakan kami," ujarnya.

Berdasarkan catatannya, tertulis bahwa final panel report dari WTO sudah keluar per 17 Oktober 2022. Hasilnya kebijakan Indonesia itu telah melanggar Pasal XI.1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI.2 (a) XX (d) GATT 1994.

 

Baca Juga: BuddyKu Fest: Challenges in Journalist and Work Life Balance Workshop

Follow Berita Okezone di Google News

Pemerintah juga akan tetap mempertahankan kebijakan hilirisasi mineral (nikel) dengan mempercepat proses pembangunan smelter.

Meskipun demikian, WTO juga menolak pembelaan yang diajukan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan keterbatasan jumlah Cadangan Nikel Nasional dan untuk Good Mining Practice sebagai pembelaan.

"Final report akan didistribusikan kepada anggota WTO lainnya pada tanggal 30 November 2022 dan akan dimasukkan ke dalam agenda DSB pada tanggal 20 Desember," bunyi putusan WTO.

Sebagaimana diketahui, Indonesia beralasan larangan ekspor tersebut dilakukan karena cadangan nikel Indonesia yang semakin menipis, penggunaan nikel untuk program pemerintah dalam pembuatan industri baterai kendaraan listrik.

Indonesia meyakini bahwa kebijakan pelarangan ekspor nikel merupakan tujuan yang paling transformatif, karena terkait dengan nilai tambah dan konservasi sumber daya, yang mengacu pada visi jangka panjang pembangunan Indonesia berkelanjutan.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini