Share

Badai PHK 'Hantui' Pekerja RI, Pemerintah Diminta Beri Relaksasi ke Pengusaha

Michelle Natalia, MNC Portal · Rabu 23 November 2022 14:33 WIB
https: img.okezone.com content 2022 11 23 320 2713254 badai-phk-hantui-pekerja-ri-pemerintah-diminta-beri-relaksasi-ke-pengusaha-kRcEcX9yC0.JPG PHK. (Foto: Freepik)

JAKARTA - Fenomena badai PHK massal kian marak terjadi di Indonesia, baik dari sektor tekstil, pakaian jadi, hingga sektor digital.

Menanggapi fenomena tersebut, ekonom sekaligus Direktur Celios Bhima Yudhistira mengatakan bahwa pemerintah harus segera mengambil langkah cepat untuk menangani masalah tersebut.

"Pemerintah harus segera mengeluarkan paket kebijakan untuk mengantisipasi PHK massal ini, dan tidak menutup kemungkinan sektor yang rentan misalnya, dengan kenaikan suku bunga, seperti sektor properti, kendaraan bermotor, dan konstruksi akan melakukan efisiensi atau pengurangan jumlah karyawan," ujar Bhima kepada MNC Portal Indonesia di Jakarta, Rabu (23/11/2022).

Menurutnya, untuk menghentikan gelombang PHK tersebut, yang pertama, soal relaksasi pajak.

 BACA JUGA:Elon Musk Buka Lowongan Kerja Usai PHK Massal di Twitter

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% harapannya bisa berkurang menjadi 8%.

"Sehingga masyarakat khususnya kelas menengah atas yang selama ini menahan belanja bisa membelanjakan uangnya," ungkap Bhima.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Kemudian, yang kedua, membantu dari sisi subsidi upah khususnya bagi para pekerja di sektor padat karya.

Di mana pelaku usaha mungkin tidak mampu membayar sesuai dengan upah minimum, sehingga selisih tersebut bisa ditutupi dengan subsidi upah.

"Idealnya besaran subsidi upah bisa di atas Rp1 juta per pekerja. Juga harus memperhatikan subsidi upah bagi pekerja di sektor informal yang tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan atau belum tercatat sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU)," jelas Bhima.

Ketiga, sebut dia, perlu memberikan diskon utilitas di sektor padat karya yang meliputi tarif listrik.

"Khususnya tarif listrik di beban puncak, harapannya bisa mendapatkan diskon 60% dari PLN," tandasnya.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini