Badai PHK 'Hantui' Pekerja RI, Pemerintah Diminta Beri Relaksasi ke Pengusaha
JAKARTA - Fenomena badai PHK massal kian marak terjadi di Indonesia, baik dari sektor tekstil, pakaian jadi, hingga sektor digital.
Menanggapi fenomena tersebut, ekonom sekaligus Direktur Celios Bhima Yudhistira mengatakan bahwa pemerintah harus segera mengambil langkah cepat untuk menangani masalah tersebut.
"Pemerintah harus segera mengeluarkan paket kebijakan untuk mengantisipasi PHK massal ini, dan tidak menutup kemungkinan sektor yang rentan misalnya, dengan kenaikan suku bunga, seperti sektor properti, kendaraan bermotor, dan konstruksi akan melakukan efisiensi atau pengurangan jumlah karyawan," ujar Bhima kepada MNC Portal Indonesia di Jakarta, Rabu (23/11/2022).
Menurutnya, untuk menghentikan gelombang PHK tersebut, yang pertama, soal relaksasi pajak.
BACA JUGA:Elon Musk Buka Lowongan Kerja Usai PHK Massal di Twitter
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% harapannya bisa berkurang menjadi 8%.
"Sehingga masyarakat khususnya kelas menengah atas yang selama ini menahan belanja bisa membelanjakan uangnya," ungkap Bhima.
