Share

Pelanggaran Meningkat, Pengawasan KPPU Bakal Diperketat

Advenia Elisabeth, MNC Portal · Jum'at 02 Desember 2022 12:17 WIB
https: img.okezone.com content 2022 12 02 320 2719195 pelanggaran-meningkat-pengawasan-kppu-bakal-diperketat-PUwBIzQQwS.jpg KPPU perkuat pengawasan (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bakal memperketat pengawasan tahun depan seiring meningkatnya pelanggaran. KPPU akan memberikan empat penekanan penting sebagai prioritas KPPU di 2023.

Penguatan pengawasan antara lain pada kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); kepatuhan pelaku usaha; pengembangan sistem digital dalam menunjang pengawasan hingga simplifikasi hukum acara atau aturan lain yang berkaitan dengan publik.

“Berbagai penekanan tersebut akan menjadi prioritas KPPU dalam turut mengawal potensi dampak perlambatan ekonomi kepada persaingan di pasar”, tegas Ketua KPPU, M. Afif Hasbullah di Jakarta, Jumat (2/12/2022).

Lebih lanjut, Afif menjelaskan bahwa perkuatan pengawasan kemitraan UMKM dibutuhkan guna memperkuat struktur perekonomian nasional. Kontribusi UMKM mencapai kisaran 61% terhadap PDB Nasional dan menyerap 97% dari total tenaga kerja di tahun 2022, sehingga patut dikawal agar tidak dirugikan oleh tindakan menguasai dan memiliki oleh pelaku usaha yang lebih besar.

Pasalnya, pada 2022, praktik di KPPU menunjukkan adanya pelanggaran kemitraan hingga 33% dari total perkara yang diputus (meningkat dibandingkan tahun sebelumnya). Dia menilai, kepatuhan pelaku usaha juga perlu ditingkatkan, karena KPPU juga memprioritaskan upaya self-assessment oleh pelaku usaha dalam setiap tindakan bisnisnya.

Baca Juga: Hadirkan Acara Meet Eat Inspire, Hypernet Technologies Tawarkan Layanan untuk Produk Server dan Storage

Follow Berita Okezone di Google News

Untuk mencegah risiko bisnis yang dapat dialami pelaku bisnis, jika melakukan pelanggaran undang-undang dalam menyikapi potensi perlambatan ekonomi yang mungkin terjadi tahun 2023. Di sisi lain, menyikapi zaman yang semakin modern, kra Afif, sistem digital KPPU akan semakin dikembangkan khususnya dalam menunjang pengawasan persaingan dan kemitraan.

Afif menekankan bahwa KPPU memiliki banyak kajian dan data dari proses penegakan hukum serta notifikasi merger yang perlu diintegrasikan dalam bentuk big data internal guna mempermudah proses pengawasan, khususnya merespons tuntutan masyarakat atas pengawasan yang efektif dan proses penegakan hukum yang lebih cepat.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini