Ia melanjutkan, pihaknya memberikan biaya operasional lebih tinggi daripada biaya yang mereka terima dari pemberi kerja. Ini bentuk subsidi silang karena wilayah 3T berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Mereka berhak mendapatkan bantuan dengan cepat seperti yang dilakukan di daerah yang mudah dijangkau.
Warga saat mengambil BLT BBM, PKH, dan bansos sembako di Kantorpos. (Foto: dok PT Pos Indonesia)
Tantangan lain yang dihadapi PT Pos Indonesia (persero) dalam menyalurkan tiga bansos sekaligus, yaitu memastikan nominal uang yang diterima KPM sesuai.
“Karena sekarang ini jumlah programnya banyak, maka nilai bantuannya bervariasi. Satu orang KPM bisa mendapatkan uang bantuan di atas Rp4 juta, sehingga kami sangat berhati-hati dalam menyampaikan. Kami pastikan uang dihitung di depan petugas, tidak ada komplain ketika sudah meninggalkan loket pembayaran,” kata Hendra.
Untuk memudahkan sekaligus meminimalkan risiko uang tercecer, petugas Pos menyerahkan uang yang sudah dihitung di dalam plastik.
“Kami juga menghadapi risiko membawa uang dalam jumlah banyak. Kami harus menyiapkan uang pecahan Rp100 ribu, Rp50 ribu, Rp20 ribu, Rp10 ribu, Rp5 ribu. Karena untuk PKH angkanya bukan kelipatan seratus ribu, tapi lima ribuan. Itu menjadi tantangan kami menyiapkan uang dan membawa uang dalam volume lebih banyak,” tuturnya.
PT Pos Indonesia menyalurkan ketiga bansos kepada KPM melalui Kantorpos, dibagikan di komunitas, dan diantarkan langsung ke rumah KPM yang sedang sakit, lansia, maupun disabilitas.