Uji Coba Pembatasan Gas Elpiji 3 Kg, Rakyat Siap Tanpa Subsidi?
JAKARTA - Uji coba pembatasan pembelian gas Elpiji 3 kilogram (Kg) dinilai menjadi langkah tepat untuk mengurangi ketergantungan kepada subsidi.
“Pembatasan ini kan dalam rangka memunculkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan kita terhadap subsidi. Saya rasa uji coba lewat pembatasan penjualan LPG 3 kg merupakan langkah awal yang baik, sebelum program pembatasan benar-benar diimplementasikan,” ujar Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hasran, Senin (19/12/2022).
Dari uji coba tersebut diharapkan bisa memunculkan bahan evaluasi mengenai program yang selama ini sudah berjalan dan apa saja yang harus dipersiapkan sebelum pembatasan benar-benar dilakukan.
Baca Juga: Pembatasan Pembelian Gas Elpiji 3 Kg Dimulai 2023?
Selain itu, uji coba ini juga dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengumpulkan data yang lebih akurat dari masyarakat yang lebih berhak.
Hasran mengatakan, berkurangnya alokasi anggaran untuk subsidi tentu memberikan keleluasaan kepada APBN untuk digunakan pada program pemerintah lainnya yang juga tidak kalah penting. Misalnya pembangunan infrastruktur digital untuk meminimalkan kesenjangan digital (digital divide) yang salah satu dampaknya adalah membuka peluang ekonomi untuk semua wilayah di Indonesia.
Menurutnya, pencabutan subsidi biasanya akan menemui penolakan di awal. Oleh karena itu perlu dipastikan anggaran yang dicabut harus dimanfaatkan untuk program-program lain yang juga membawa manfaat yang tidak kalah besar kepada rakyat.
Baca Juga: Beli Gas Elpiji 3 Kg Dibatasi pada 2023, Begini Kata Pertamina
Walaupun demikian, dirinya tidak menampik kebijakan pembatasan LPG 3 kg ini akan sangat berdampak kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan UMKM. Hal ini akan memaksa mereka yang terdampak untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian terkait konsumsi LPG 3 kg.
"Jika sebelumnya UMKM terutama sektor makanan dan minuman dapat memperoleh LPG 3 kg dengan harga subsidi, maka dengan berlakunya uji coba ini bisa jadi akan ada batasan bagi mereka. Namun, selagi mereka layak dan mengisi data dengan benar seharusnya ini bukan menjadi masalah," ungkap Hasran.
