Share

Beratkan APBN, Skema Power Wheeling Dihapus dari RUU EBT

Khairunnisa, Okezone · Selasa 24 Januari 2023 19:08 WIB
https: img.okezone.com content 2023 01 24 320 2752237 beratkan-apbn-skema-power-wheeling-dihapus-dari-ruu-ebt-cqtSeAVIL1.jfif RUU Energi Baru Terbarukan Masih Digodok. (Foto: Okezone.com/AP 1)

JAKARTA - Pemerintah akhirnya mencabut skema Power Wheeling (PW) dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBT) dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) yang diserahkan ke DPR.

“Haram hukumnya kembali memasukkan power wheeling dalam RUU EBET tersebut. Presiden telah mengeluarkannya dari DIM, karena skema ini dinilai sangat membebani pemerintah dari sisi keuangan. Itu sebabnya Presiden mengeluarkannya,” ungkap Ketua Serikat Pekerja PLN Abrar Ali dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa (24/1/2023).

Baca Juga: Tambah Pasokan Listrik EBT, PLN Bangun 3 PLTS Baru

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menyatakan, bahwa skema bisnis power wheeling atau pemanfaatan bersama jaringan listrik dikeluarkan dari draf Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET).

Adapun skema power wheeling merupakan pemanfaatan bersama jaringan tenaga listrik milik PLN. Skema ini diklaim memudahkan transfer energi listrik dari sumber energi terbarukan atau pembangkit non-PLN ke fasilitas operasi perusahaan dengan memanfaatkan jaringan transmisi yang dimiliki dan dioperasikan oleh PLN.

Baca Juga: RUU EBT Dibahas, Tarif Listrik ke Masyarakat Jadi Seperti Apa?

Abrar juga meminta kepada seluruh stake holder PLN, untuk terus mengawal pembahasan RUU EBET tersebut. Pasalnya, dalam hal pengadaan energi listrik, konsep multi buyer-single seller (MBSS) yang diberlakukan saat ini, juga dinilai sangat merugikan negara.

Konsep ini sesungguhnya merupakan pola unbundling. Padahal pola unbundling itu sendiri sudah dibatalkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) karena bertentangan dengan UUD Pasal 33. Kemudian UU tersebut diganti dengan UU No.30/2009 tentang ketenagalistrikan, dengan menghilangkan unbundling.

Abrar menilai, sikap pemerintah menolak memasukkan power wheeling dalam DIM RUU EBT sudah sangat tepat.

Baca Juga: BuddyKu Fest: 'How To Get Your First 10k Follower'

Follow Berita Okezone di Google News

“Keputusan menolak power wheeling dalam DIM RUU EBT tersebut sudah sangat tepat. Kita sangat mengapresiasi sikap pemerintah ini," katanya.

Menurutnya, mungkin di negara lain power wheeling ada yang sukses penerapannya tapi tidak dapat langsung diimplementasikan di Indonesia karena jelas berbeda karakter dalam segala hal, termasuk sejarah keberadaan perusahaan listrik nasional di Tanah Air.

"Kita harus ingat juga bahwa perusahaan ini (PLN) adalah salah satu aset bangsa yang terbesar, sehingga pengelolaannya harus murni dilakukan putra putri bangsa ini juga,” katanya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini