Hary Tanoesoedibjo Apresiasi Sikap Presiden Jokowi yang Beri Perhatian Khusus ke Media
JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengungkapkan kesedihan pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional di Deli Serdang, Sumatra Utara. Kepala Negara menyadari bahwa industri media konvensional menghadapi tantangan yang semakin berat, salah satunya terkait belanja iklan media, yang turun 60% dan diambil oleh media digital, terutama oleh platform-platform asing.
"Ini sedih lho kita," kata Jokowi saat menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional di Deli Serdang, Sumatra Utara, Kamis, 9 Februari 2023.
Kondisi ini, lanjutnya, membuat keuangan media konvensional akan semakin berkurang.
"Larinya pasti ke sana (platform digital asing)," kata kepala negara.
Jokowi memaparkan meski sebagian media konvensional sudah mengembangkan diri ke media digital, namun dominasi platform asing dalam mengambil belanja iklan ini telah menyulitkan media dalam negeri.
Menyikapi sikap tersebut. Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengapresiasi perhatian, dukungan dan nasionalisme yang ditunjukkan Presiden Joko Widodo terhadap konten yang dikonsumsi publik dan keberlangsungan iklan industri media nasional pada Hari Pers Nasional 2023.
"Saya sepakat dan berterima kasih atas perhatian, dukungan dan nasionalisme yang ditunjukkan Presiden Jokowi atas konten yang dikonsumsi anak bangsa dan pertumbuhan serta keberlangsungan industri media nasional," kata Hary Tanoesoedibjo, Sabtu (11/2/2023).
Baca Juga: HPN 2023, Ketua Perindo Jateng: Saya Jadi Pangdan hingga Politikus Karena Pers
Terkait perlunya dukungan negara atas perlindungan konten yang dikonsumsi publik dan keberlangsungan industri media nasional, Hary Tanoe mengamini Presiden Jokowi.
Namun, Hary Tanoe menyoroti dan menilai bahwa migrasi televisi analog ke digital melalui kebijakan pemadaman siaran analog atau Analog Switch Off (ASO) terlalu dipaksakan dan diputuskan sepihak oleh Menkominfo Johnny G. Plate.
Baca Juga: Sejarah Hari Pers Nasional yang Jatuh Setiap Tanggal 9 Februari
Pasalnya, kebijakan ASO oleh Menkominfo Plate itu sangat berseberangan dengan perhatian dan dukungan yang ditunjukkan Presiden Joko Widodo terhadap industri media nasional.
"Kebijakan ASO di seluruh Pulau Jawa oleh Menkominfo mengakibatkan banyak pemirsa televisi yang tidak bisa nonton televisi, kecuali menggunakan STB, Set-Top-Box. Akhirnya, publik banyak beralih nonton konten di platform digital asing," kata Hary Tanoe.
Padahal, konten media nasional senantiasa mendapat pengawasan dari Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia, Lembaga Sensor Film dan lain-lain guna bersama-sama bertanggung jawab melindungi konten yang dikonsumsi masyarakat Indonesia. Sebaliknya, dengan platform asing.
"Bila masyarakat belum siap, seharusnya Kemenkominfo menerapkan simulcast dalam arti siaran televisi analog dan digital berjalan bersamaan sampai masyarakat siap untuk migrasi atau analog switch off," kata HT.
Dirinya menjabarkan buntut dari kebijakan ASO di seluruh Pulau Jawa --pulau dengan populasi penduduk terbesar di Indonesia ini, pendapatan televisi turun sebanyak 40%.
"Pendapatan televisi turun 40% setelah pemberlakuan ASO di seluruh Pulau Jawa oleh Menkominfo. Padahal, televisi nasional dioperasikan oleh pelaku usaha nasional. Akhirnya, larinya ke plaform digital asing," kata Hary Tanoe.
(Feby Novalius)
