Pemerintahan Jokowi Berakhir di 2024, Sri Mulyani Ungkap Kebijakan yang Jadi Prioritas
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati membahas soal 2024 menjadi tahun terakhir dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Maka dari itu, berbagai program-program prioritas akan dilakukan fokus di dalam pelaksanaannya.
"Pertama, penurunan kemiskinan ekstrim mencapai 0% akan diupayakan pada tahun 2024. Ini berarti keseluruhan total kemiskinan akan menurun, dan juga dari kebutuhan untuk pendanaannya akan dilakukan prioritas untuk tahun ini dan tahun depan," ujar Sri dalam konferensi pers yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin (20/2/2023).
BACA JUGA:Sri Mulyani: Defisit APBN Ditargetkan 2,16% dari PDB di Awal 2024
Kedua, pemerintah juga akan perlu meningkatkan alokasi dalam rangka penurunan stunting, sesuai juga arahan Presiden kepada para kepala daerah untuk penurunan stunting menuju 3%.
"Ini tentunya akan menimbulkan implikasi terhadap anggaran yang harus disediakan pada tahun ini dan tahun depan. Jadi dua hal ini, kemiskinan ekstrim di tahun 2024 yang harus 0% dan kemiskinan headline adalah di 6,5-7,5%. Stunting diharapkan untuk turun ke 3,8%. Ini perlu upaya effort tambahan yang keras dan alokasi anggaran yang disediakan untuk tahun ini dan tahun depan," ungkap Sri.
Untuk itu, dari sisi investasi, pemerintah juga perlu meningkatkan dukungan agar investasi meningkat secara signifikan pada tahun ini dan tahun depan. Ini dilakukan melalui berbagai perubahan regulasi yang sudah dicapai, sehingga fokusnya di tahun 2024 adalah pelaksanaan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, UU P2SK, UU HPP, dan UU HKPD.
