Menko Airlangga Harap Paradigma Pendidikan Diarahkan pada Kebutuhan Pasar Kerja
JAKARTA - Pemerintah memfokuskan pengembangan SDM melalui program vokasi, salah satunya melakukan revitalisasi pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Koordinasi dan sinergi terkait dengan pendidikan dan pelatihan vokasi dilakukan Tim Koordinasi Nasional Vokasi (TKNV), dan telah diorkestrasikan dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang diterbitkan pada tanggal 27 April 2022.
“Ini adalah payung dari kerjasama antara sekolah-sekolah dengan pihak swasta. Terutama revitalisasi untuk pendidikan SMK. Karena pendidikan SMK itu dekat dengan dunia usaha. Oleh karena itu, beberapa program, beberapa indikatif sebelumnya sudah dilakukan seperti kegiatan super tax deduction untuk pendidikan vokasi yang 200% dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempersiapkan yang namanya matching fund,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pada acara Peluncuran Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi & Konferensi TVET Nasional Tahun 2023, Selasa (21/2/2023).
Baca Juga: Bertemu Dubes China, Menaker Bahas Isu Tenaga Kerja
Airlangga yang juga Wakil Ketua Pengarah Tim Koordinasi Nasional Vokasi menilai, keberhasilan revitalisasi vokasi membutuhkan peran aktif dunia usaha dan dunia industri seperti Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dalam mendukung pendidikan dan pelatihan vokasi.
Baca Juga: Bersaing dengan Robot, Ini 5 Hal yang Harus Dimiliki Pekerja
“Tentu Kadin satu-satunya organisasi pengusaha yang ada Undang-Undangnya, dan mendapatkan privilege dari Bapak Presiden. Jadi privilege ini jangan disia-siakan. Dimanfaatkan untuk mendukung sumber daya manusia, karena sumber daya manusia adalah sumber daripada competitiveness sebuah bangsa. Nah ini yang harus didorong. Sumber daya alam bisa habis, sumber daya manusia tidak ada habis-habisnya,” ujar Menko Airlangga.
