JAKARTA - Pemerintah akan memberikan bantuan sosial (bansos) berupa beras dan bahan pokok lainnya pada bulan Maret 2023. Pemerintah telah memutuskan untuk memberikan bantuan beras, telur dan ayam selama 3 bulan, yakni di bulan Maret, April dan Mei 2023 bagi yang mendapatkan program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai.
Adapun tujuan diberikan Bansos ini pemerintah lakukan untuk menahan inflasi dan mencegah terjadinya peningkatan kemiskinan. Sasaran utama yang mendapatkan penyaluran bantuan sosial pangan, yakni warga desa sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Namun, nyatanya Bansos ini juga belum kunjung disalurkan. Berikut fakta Bansos Pangan dari Maret hingga Mei belum cair yang dirangkum Okezone, Sabtu (11/3/2023).
1. Bansos bakal cair lewat pos Indonesia
Kementerian Sosial mengefektifkan penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui PT Pos Indonesia (Persero).
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan hal ini karena banyak penerima manfaat (PM) yang lokasinya jauh dari bank, lansia, dan disabilitas.
"Maka sampai berapa hari mereka tidak mengambil, maka itu penyalurannya dilewatkan melalui PT Pos. Jadi kami sudah menyepakati itu, yang semula di bank, kalau tidak diambil dalam beberapa waktu, maka penyalurannya akan ke PT Pos," katanya seperti dilansir Antara, Jakarta, Rabu (7/3/2023).
2. Penyaluran bansos 140 wilayah akan dialihkan melalui pos
Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan jangkauan penyaluran oleh PT Pos Indonesia meluas pada 250 wilayah sehingga penyaluran bansos untuk 140 wilayah akan dialihkan melalui pos. Sebanyak 50 persen dari total wilayah penyaluran serta untuk rekening akan dialihkan ke PT Pos Indonesia.
"Nanti masyarakat yang selama ini sulit berjalan ke cabang, mungkin kurang informasi, akan dijadwal PT Pos langsung ke rumah masing-masing, dan data biometrik termasuk fotonya segala akan semakin tepat sasaran," ujarnya.
3. Lakukan penyaluran dengan mekanisme 3 cara
Direktur Utama Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi menyebut penyaluran bansos oleh Pos Indonesia melalui tiga cara.
Pertama, PM datang ke kantor pos secara terjadwal karena akan dijadwalkan undangan pada sesi pagi dan sesi sore. Kedua, PT Pos Indonesia datang ke komunitas, seperti RT/RW dan kelurahan.
"Ketika kami akan antarkan langsung ke rumah masing-masing, seperti lansia difabel dan sebagainya. Terutama di daerah terpencil kita serahkan langsung kalau datang ke komunitas, atau kantor pos terlalu jauh," ujar dia.
4. Menkeu masih tunggu penyesuaian data penerima bansos
Kementerian Keuangan masih menunggu penyesuaian data penerima sebelum mengalokasikan dana bantuan sosial (Bansos) pangan yang akan disalurkan menjelang Ramadhan 2023.
"Sekarang sudah ada data yang baru dan berbeda dari data lama," ungkap Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata, dikutip dari Antara, di Jakarta, Selasa (7/3/2023).
Jika menggunakan data bansos tahun lalu, jumlah penerimanya yaitu sebanyak 20,65 juta. Namun data tersebut sedang diperbaharui sehingga Kemenkeu akan memastikan data penerima terlebih dahulu.
5. Penyaluran bansos akan disegerakan menjelang Ramadan
Kemenkeu pun berharap penyaluran bansos pangan tersebut bisa segera dilaksanakan pada bulan Maret 2023. Pasalnya untuk beras yang akan diberikan sudah tersedia di Perum Bulog.
Adapun bansos pangan yang diberikan menjelang Ramadan tahun ini rencananya meliputi beras, telur, dan daging ayam.
Lebih lanjut, Isa Rachmatarwata pun menjelaskan daftar penerima bansos berada di Kementerian Sosial (Kemensos), sehingga Kemenkeu dan Kemensos masih terus mendiskusikan mekanisme penyaluran bansos pangan menjelang Ramadhan.
6. Kemenkeu masih pastikan besaran harga beras
Selain data penerima, Kemenkeu juga sedang memastikan besaran harga beras yang menjadi patokan terlebih dahulu.
Meski begitu, dia mengungkapkan alokasi anggaran biasanya tidak menjadi hambatan dalam penyaluran beras bansos lantaran Bulog cenderung menyalurkan terlebih dahulu beras untuk bansos, barulah kemudian mengklaim anggarannya.
"Jadi beras sudah ada di Bulog kalau mau menyalurkan bisa, tinggal bagaimana mekanisme klaim kepada pemerintah," tuturnya.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)