Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ombudsman Ungkap Fakta Mengejutkan Anggaran Layanan Kesehatan di Daerah

Advenia Elisabeth , Jurnalis-Kamis, 30 Maret 2023 |12:41 WIB
Ombudsman Ungkap Fakta Mengejutkan Anggaran Layanan Kesehatan di Daerah
Ilustrasi anggaran. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Ombudsman RI mengungkap ada permasalahan terkait sumber dana pembiayaan kesehatan di daerah.

Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng menyebut, permasalahan itu salah satunya Pemerintah Daerah (Pemda) tidak sepenuhnya memiliki anggaran yang cukup untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

 BACA JUGA:

Bahkan di luar itu sendiri juga tidak memiliki slot dana khusus.

Jika misalnya, di suatu kabupaten ada warga yang tidak mampu, kemudian jatuh sakit, lalu tidak menjadi anggota BPJS Kesehatan tapi pada kasus lain juga sudah dinonaktifkan dari anggota maka ketika yang bersangkutan sakit, Pemda sendiri kesulitan untuk memastikan layanan kesehatan itu tetap terjamin.

 BACA JUGA:

"Sehingga, pada akhirnya, yang dilakukan oleh Pemda adalah mengambil dana bansos. Bahkan lebih parahnya lagi mengambil dana CSR perusahaan untuk membiayai warganya. Ini kasus nyata," ungkap Robert dalam diskusi publik yang diselenggarakan Ombudsman RI, Kamis (30/3/2023).

 

Dia mengatakan, langkah yang diambil Pemda seperti itu tidak sepenuhnya salah.

Hanya saja, kebijakan itu hanya mampu menyelesaikan masalah

Sehingga, imbasnya, warga yang bermasalah dengan jaminan kesehatan itu tidak mendapatkan jaminan yang berkelanjutan.

"Ini tidak akan berkelanjutan tanpa mengintegrasikan sumber pembiayaannya itu kepada sistem pembiayaan kesehatan termasuk terkait dengan pembiayaan JKN BPJS Kesehatan maka warga itu sesungguhnya tidak terjaminkan secara berkelanjutan. Nah ini yang banyak terjadi," ujar Robert.

Diulik lebih dalam lagi, Robert bilang, masih banyak juga warga yang tidak terbiayai dalam rangka Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN. Itu lantaran, Pemda tidak memiliki slot dana untuk membiayai dari dana PBI APBD.

Dengan begitu, artinya masih banyak warga yang tidak memiliki perlindungan sama sekali terkait kesehatan, karena tidak menjadi bagian dari skema PBI di tingkat pusat.

"Ini adalah problem yang saya kira menjadi sangat penting buat kita," tandasnya.

(Zuhirna Wulan Dilla)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement